jump to navigation

PERNAK-PERNIK BAHASA SEBAGAI PERISTIWA SOSIAL, POLITIK DAN BUDAYA (Suatu Kajian Bahasa dalam perspektif sosiolinguistik) Maret 23, 2010

Posted by Maslathif Dwi Purnomo in Uncategorized.
trackback

ABSTRACT
Language is a representation of thought, feeling, objective, action and destination. People use language to communicate their thoughts to others. But language is not just limited to the act of communication of one’s thought. People do many more things with language. The use of language brings about certain effects and change in the environment. Language can be viewed not just as a system of representation but as a vehicle for all sorts of social activity. In the same condition, language is a social phenomenon, forming culture, and also as the tool of communication in certain goal on politics. Therefore, language must be used on its procedure; the diction of language should be taken briefly, the use of language also should be used depend on reality, context, situation, and condition, because in this case, Language is as not just a form of verbal activity to one side phenomenon, but it has many correlation between one to another.
Key words: Language, social phenomenon, culture, politics

PENDAHULUAN
Bahasa lahir dari masyarakat, bahasa selalu digunakan oleh masyarakat, bahasa membentuk citra diri, karakter, dan kepribadian masyarakat. dalam konteks nyatanya, dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat selalu menggunakan bahasa, karena bahasa adalah alat komunikasi pemikiran, keinginan, pemahaman, pengetahuan dan keunggulan yang senantiasa digunakan oleh masyarakat dalam interkasinya. Pandangan de Saussure (1916) yang menyebutkan bahwa bahasa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan, yang sama dengan lembaga kemasyarakatan lain, seperti perkawinan, pewarisan harta peninggalan, dan sebagainya telah memberi isyarat akan pentingnya perhatian terhadap dimensi sosial bahasa. Namun, kesadaran tentang hubungan yang erat antara bahasa dan masyarakat baru muncul pada pertengahan abad ini (Hudson 1996). Para ahli bahasa mulai sadar bahwa pengkajian bahasa tanpa mengaitkannya dengan masyarakat akan mengesampingkan beberapa aspek penting dan menarik, bahkan mungkin menyempitkan pandangan terhadap disiplin bahasa itu sendiri. Argumentasi ini telah dikembangkan oleh Labov (1972) dan Halliday (1973). Alasannya adalah bahwa ujaran mempunyai fungsi sosial, baik sebagai alat komunikasi maupun sebagai suatu cara mengidentifikasikan kelompok sosial. Apabila kita mempelajari bahasa tanpa mengacu ke masyarakat yang menggunakannya sama dengan menyingkirkan kemungkinan ditemukannya penjelasan sosial bagi struktur yang digunakan. Satu aspek yang juga mulai disadari adalah hakikat pemakaian bahasa sebagai suatu gejala yang senantiasa berubah. Suatu pemakaian bahasa itu bukanlah cara pertuturan yang digunakan oleh semua orang, bagi semua situasi dalam bentuk yang sama, sebaliknya pemakaian bahasa itu berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, baik faktor sosial, budaya, psikologis, maupun pragmatis. Hubungan bahasa dan faktor-faktor tersebut dikaji secara mendalam dalam disiplin sosiolinguistik.
Dari perspektif sosiolinguistik fenomena pemilihan bahasa (language choice) dalam masyarakat multibahasa merupakan gejala yang menarik untuk dikaji. Fasold (1984: 180) mengemukakan bahwa sosiolinguistik dapat menjadi bidang studi karena adanya pilihan pemakaian bahasa. Fasold memberikan ilustrasi dengan istilah societal multilingualism (multilingualisme masyarakat) yang mengacu pada kenyataan adanya banyak bahasa dalam masyarakat. Tidaklah akan ada bab tentang diglosia, apabila tidak ada variasi tinggi dan rendah. Apabila dicermati setiap bab dalam karya Fasold (1984), akan jelas bahwa setiap kajian dalam karya itu dipusatkan pada kemungkinan adanya pilihan yang bisa dibuat di dalam masyarakat mengenai penggunaan variasi bahasa. Statistik sekalipun menurut Fasold (1984) tidak akan diperlukan dalam kajian sosiolinguistik, apabila tidak ada variasi dalam penggunaan bahasa dan pilihan di antara variasi-variasi tersebut.

Masyarakat terus berubah, pun juga bahasa, sehingga bahasa dan realitas sosial tidak bisa dipisahkan. Karena itu, perubahan bahasa terjadi karena perubahan sosial baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebaliknya, perubahan sosial berimplikasi pada perubahan bahasa. Karenanya, bahasa tidak hanya dibentuk dan ditentukan, tetapi juga membentuk dan menentukan realitas sosial. Bahasa bukan sekadar alat untuk mengungkapkan pikiran, tetapi wahana komunikasi umat manusia. Kehadiran bahasa dalam kehidupan manusia tidak bisa dianggap secara tiba-tiba, tetapi melalui proses sistem kode atau lambang yang disepakati oleh warga suatu masyarakat atau kelompok secara bersama-sama. Karenanya, bahasa juga dianggap berdimensi sosial. Sebab, bahasa merupakan aspek kegiatan kehidupan sosial manusia.

Tidak banyak yang menyadari bahwa perkembangan bahasa—tentu saja termasuk perubahannya—mengungkapkan banyak tentang keadaan masyarakat tempatnya bahasa digunakan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan bahasa memang dapat ditinjau semata-mata dari sisi teknis, misalnya bagaimana menyebarluaskan kosa kata, ejaan, pemenggalan kata dan pola kalimat yang benar. Tetapi dari sisi lain, bahasa dapat ditinjau berkaitan dengan perkembangan dalam masyarakat yang lebih mendasar, misalnya mengenai dinamika perubahan sosial, pembentukan dan pergeseran nilai-nilai sosial, bahkan dalam perubahan politik. Semua yang terjadi di masyarakat terungkap sejelas-jelasnya dalam bahasa. Dengan kata lain, bahasa merupakan cermin paling jelas keadaan masyarakat penggunanya.

Bahasa dalam konteksnya bukan hanya peristiwa komunikasi verbal – tekstual semata, bahasa tidak hanya digunakan secara monoton untuk menyampaikan sesuatu ansih melalui kata – kata maupun tulisan. Setiap situasi yang terjadi di masyarakat hampir selalu tercermin di dalam praktik berbahasa. Sebab, salah satu peran bahasa adalah untuk membangun dan memelihara hubungan sosial, untuk pengungkapan peranan-peranan sosial, termasuk peranan komunikasi yang diciptakan oleh bahasa itu sendiri (Paina, 2000). Karenanya, situasi yang aman dan damai akan melahirkan simbol-simbol kebahasaan yang mantap dan stabil atau konstan dalam kosa katanya. Sebaliknya, situasi yang bergejolak dan tidak menentu juga akan tercermin dalam ungkapan-ungkapan bahasa yang bersifat ambigu dan makna yang simpang siur. Kesimpangsiuran dan keambiguan makna yang demikian ini merupakan fenomena kebahasaan yang timbul karena adanya gejolak kehidupan di masyarakat.

Dalam ranah politik, bahasa memagang peranan yang sangat penting, tak jarang para politikus di negeri ini menggunakan bahasa sebagai senjata utama untk mendiskreditkan (baca: melemahkan) lawan politiknya, pembunuhan karakter (character assassination) terhadap lawan politik selalu dilontarkan dengan menggunakan bahasa, sementara itu pilihan bahasa yang digunakan untuk pelemahan dan pembunuhan karakter tersebut juga bervariasi, ada yang fulgar, sindiran, jargon yang politik yang berlawanan dengan makna sebenarnya (opposite meaning) serta penyebutan julukan yang beraneka ragam terhadap lawan politik masing-masing. Disamping itu, Bahasa juga memegang peranan penting dalam upaya untuk meyakinkan massa terhadap visi, misi dan orientasi yang ingin diwujudkan oleh elit politik atau partai politik tertentu. Maka dalam hal ini, jalas bahwa bahasa adalah faktor yang urgen dalam pembentukan mindset masyarakat dalam ranah politik di negeri kita ini. Kajian selanjutnya adalah, sejauh mana mana bahasa mampu membentuk karakter masyarakat dalam ranah politik, sosial dan budaya, serta mampukah kebiasaan politik, sosial dan budaya melahirkan citra bahasa yang bermartabat sebagai alat komunikasi dan mengkomunikasikan sesuatu?. Ke arah muara kajian inilah tulisan ini akan berlayar.

Berbahasa sebagai peristiwa sosial budaya
Dalam kajian sosiolinguistik, bahasa dipelajari sebagai suatu proses sosial yang membentuk budaya, karenanya bahasa tidak mungkin dikaji lepas dari faktor sosial budaya yang berlaku pada saat itu. Oetomo (1991) mendeskripiskan bahwa bahasa bukanlah melulu alat komunikasi yang steril, melainkan juga untuk menunjukan identitas sosial budaya, untuk memelihara hubungan sosial budaya dan acapkali merupakan peristiwa sosial budaya. Dalam dimensi ini tentulah kita akan kehilangan identitas sosial dan budaya manakala suatu komunikasi yang terjadi lepas dari peristiwa berbahasa dan konteks bahasa itu sendiri.

Sementara itu, Kartomiharjo (1989) menyebutkan peristiwa berbahasa oleh masyarakat tergantung dalam konteks pembicaraan yang sedang dibicarakan, tidak selalu harus menampilkan bentuk kenyataan yang sebenarnya dalam penggunaan bahasa itu. Lebih lanjut kartomiharjo menjelaskan bahwa dalam bahasa Indonesia misalnya, kita mengenal kata “minta”, akan tetapi kata tersebut jarang sekali digunakan dalam peristiwa komunikasi sehari-hari. Sebagai contoh peristiwa komunikasi yang terjadi antara seorang suami yang dengan sangat rela menyerahkan seluruh pendapatannya kepada istrinya tidak menggunakan kata “minta” kepada istrinya jika ia menginginkan sesuatu baik uang maupun kebutuha lainnya, walaupun demikian sang istri akan langsung mengerti dengan maksud dan tujuan suami tersebut; hal tersebut dapat dilihat dari peristiwa komunikasi sebagai berikut:
Suami : Bu… rambutku sudah panjang lho…!!!
(istri yang baik tentu tidak akan berkata)
Istri : ya digelung saja pak,, kenapa rupanya….?
akan tetapi istri yang baik tentu akan langsung mengerti akan maksud dan tujuan suami tersebut dan berkata: “iya pak, 20 ribu cukup lah itu pak untuk pangkas rambut sekalian beli rokok bapak…”

Petikan dialog diatas lebih lanjut oleh Austin (1962) dikatakan sebagai peristiwa tindak tutur (speech acts). Speech acts (tindak tutur) memiliki tiga unsur penting yaitu locution act (ujaran yang disampaikan), illocution (makna yang terkandung dalam ujaran) serta perlocuttion (refleksi/ tanggapan yang diberikan oleh pendengar terhadap maksud dari pembicara). Peristiwa bahasa selalu terkait antara kondisi realitas dengan maksud dan tujuan yang ingin diraih dalam peristiwa tersebut, sebagai contoh ketika sepasang suami dan istri sedang berbelanja di pasar sentral dan kebetulan lewat di pertokoan baju, sang istri melihat ada baju yang menarik dan berkata:
Istri : pak, baju itu cantik dan baru modelnya ya..
Suami yang baik dan mengerti tentu tidak akan berkata:
Suami : ya, memang ini toko, tentu semua baju cantik dan modelnya baru, kalau yang tidak cantik dan bekas ya dijual di kaki lima sana.
Akan tetapi suami yang baik pasti akan bilang: “nunggu gajian bulan depan ya bu, kita beli bedak untuk si kecil dulu”.

Contoh dialog yang masih menghubungkan antara realitas sosial dengan keinginan yang ingin dicapai dapat dicerna ketika seorang suami yang sudah satu bulan meninggalkan istri untuk mengikuti seminar Pendidikan Internasional di Jakarta kemudian berkata kepada istrinya:
Suami : Bu… sudah jam 11 ya, ayo’..
Istri yang penuh pengertian dengan kondisi suami tentu tidak akan berkata:
Istri : ya pak, ini memang sudah malam
Tetapi ia akan mengatakan:
Istri : Waduh lagi berhalangan pak, bapak lupa ya…
Atau ia akan mengatakan: “tunggu dulu sebentar pak, si upik belum tidur…”
Beberapa dialog diatas adalah peristiwa bahasa sekaligus pada saat yang sama merupakan peristiwa budaya yang jelas menunjukkan bahwa makna kalimat jsutru diperoleh bukan dari kebenaran gramatikal kalimat itu sendiri, akan tetapi justru diperoleh dari peristiwa budaya sesuai dengan konteks dan setting dimana bahasa itu digunakan. Tentunya apabila peristiwa berbahasa seperti tersebut diatas dimaknai sesuai dengan makna gramatikal – tekstualnya dengan tanpa melihat faktor sosial dan budaya yang mengiringinya, maka yang akan terjadi adalah konflik horizontal antar pelaku dialog.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamati bahwa gaya bahasa seseorang atau pilihan ragam bahasa (language choice) seseorang akan sangat terkait dengan faktor yang oleh oetomo (1981) disebut sebagai faktor “luar bahasa”. Artinya dalam konteks ini tidak seorang pun akan berbahasa yang sama dengan lawan berbicara yang berbeda, baik dari sisi umur, tingkat pendidikan, tingkat sosial, jenis kelamin, kekerabatan, pekerjaan dan sebagainya. Seseorang akan mengatakan: “terbang kemana aja kau bro, kok lama kali ga muncul”, kepada tema sejawatnya yang sudah lama tidak dilihatnya. Hal ini tentu berbeda apabila dia bertemu dengan dosennya yang sudah lama tidak datang mengajar ke kampus karena menjadi pembicara pada salah satu seminar di kabupaten Toba samosir, tentu dia akan berkata: “apa kabar mam, kami ga jumpa mam beberapa hari ini, mam sibuk ya”. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa pilihan ragam bahasa (language choice) sangat bergantung pada setting dan stratifikasi sosial dimana bahasa itu digunakan (Rahardjo, 2002).

Sosiolinguistik beroperasi untuk menghubungkan anatara dua variabel yang mempengaruhi aspek kebahasaan (Rahardjo, 2002). Ini dapat kita lihat ketika seorang penceramah dengan tegas dan semangatnya berbicara didepan audiennya seraya berkata “ yang benar telah datang dan yang batil akan lenyap”. Dalam kalimat tersebut terkandung dua variabel, yaitu pertama variabel linguistik, artinya kalimat tersebut masih mengandung pertanyaan siapa, kapan dan dimana yang tentunya hal tersebut akan diperjelas dengan variabel sosial, yaitu kejelasan makna karena situasi dan kondisi dimana kalimat itu digunakan.

Dari sini jelas bahwa dalam kaitanya, berbahasa adalah suatu peristiwa sosial dan budaya, bahwa antara bahasa dan konteks sosial tidak bias dipisahkan, sampai akhirnya berbahasa dalam kontek sosial melahirkan suatu kebudayaan dimasyarakat. Hal ini bias dipahami karena bahasa hakikatnya adalah sarana untuk menyampaikan sikap pribadi dan hubungan antar pribadi yang terjadi dalam interaksi masyarkat (Rahardjo, 2002). Dalam konteks ini brown and Yule (1983) menyebutnya sebagai “Interactional Function” sementara oleh Halliday (1976) dinamakan “Interpersonal Function” yang tentunya bukan sekedar mengutamakan aspek ideational function akan tetapi lebih jauh lagi, penggunaan bahasa dalam konteks ini lebih mengedepankan aspek interaksioa, karena berbahasa dalam ranah ini sekaligus membentuk sosial, dan budaya, pun juga sebaliknya setting sosial dan kondisi budaya mendorong pemilihan ragam bahasa (language choice) yang sesuai dengan konteksnya. Jadi bisa dibenarkan apa yang dikatakan oleh kartomiharjo (1989) bahwa komunikasi interpersonal lebih banyak digunakan dimasyarakat dan mempengaruhi kondisi bahasa, pembentukan sosial dan budaya masyarakat.

Bahasa ditengah transformasi politik Indonesia kontemporer
Politik tentu tidak asing lagi bagi telinga rakyat Indonesia, setelah lepas dari hegemoni kekuasaan orde baru, kemudian masuk kedalam era baru yang lebih dikenal dengan era reformasi, dan sampai sekarang kita masih berada di era reformasi. Masyarakat telah disuguhi dengan perubahan-perubahan diberbagai sektor, Tentunya implikasi dari perubahaan tersebut membawa dampak yang besar disemua lini penting negeri ini, khususnya politik. Realisasi sistem politik yang lebih systemic, transparan, akuntabel, kredibel, jujur dan selalu berpedoman pada kepentingan rakyat bukan kepentingan sesaat para penguasa menjadi misi dari perubahan politik di era ini. Usaha untuk memerankan peran politik sebaik mungkin terlihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh para elit politik di negeri ini dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, ranah hukum bekerja maksimal dengan dibentuknya Mahkamah konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (baca: KPK), dan reformasi ditubuh Polri sebagai aparat garda depan penegak hukum di negeri ini. Begitu juga ranah Ekonomi, ranah pendidikan, pemerintahan, kesemua ranah tersebut mengalami perubahan mendasar demi mewujudkan perubahan yang lebih baik yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan menumbuhkan martabat bangsa. Hal diatas diupayakan sebagai mindset bangsa ini untuk mewujudkan demokrasi yang dicita-citakan.

Dalam dunia politik, peranan bahasa sangat besar. Proses politik merupakan praktik komunikasi, bagaimana mendayagunakan bahasa sebagai alat komunikasi politik yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks sosial, politik, dan kultural, bahasa digunakan untuk mengontrol dan mengendalikan masyarakat melalui pengontrolan makna. Panggabean (dalam Santoso, 2003:4) mengatakan tokoh-tokoh politik mempergunakan bahasa bukan saja untuk menyatakan pendapatnya melainkan untuk menyembunyikannya. Hal itu karena di balik pikiran itu terdapat kepentingan-kepentingan yang harus dipertahankan. Untuk menyembunyikan pikiran-pikiran politik tersebut, bahasa politik harus ditata sedemikian rupa karena dalam struktur linguistiknya penuh dengan muatan kekuasaan yang tersembunyi.

Bahasa sejatinya merupakan piranti komunikasi universal yang sudah ada sejak peradaban umat manusia itu lahir. Sebagai piranti komunikasi, bahasa akan terus berkembang seiring dengan dinamika zaman dan masyarakat penggunanya. Bahasa, dengan demikian, akan terus ada dan eksis hadir di tengah-tengah peradaban umat manusia sebagai media komunikasi dan interaksi dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk dalam ranah politik dan perubahannya. Bahasa sebagai alat penyampaian ide, tujuan, serta kepentingan tentunya mengambil bagian dari perubahan ini, tidak ada satupun perubahan ranah politik dinegeri ini yang luput dari bahasa sebagai alat komunikasinya. Bahasa selalu menjadi otak dari pembentukan karakter politik yang ingin dibangun oleh para elit politik (Rahardjo: 2008). Karenanya, mustahil penyampaian visi, misi, orientasi, ide gagasan dan kepentingan yang ingin disampaikan oleh para elit politik sampai kepada rakyat tanpa melalui penggunaan bahasa, dan tentunya pilihan bahasa (Language choice) haruslah mampu merepresentasikan maksud yang ingin disampaikan.

Sementara itu, bahasa dalam sudut pandang politik kekuasaan, Bahasa adalah senjata mamatikan bagi kekuasaan, seperti yang dikemukakan Barnes (2004:2) bahwa politik adalah suatu seni atau kegiatan untuk memperoleh kekuasaan dan menambah kekuasaan. Dengan demikian, politikus harus menguasai bahasanya untuk alasan penting karena siapapun yang menguasai bahasa, ia akan berkuasa. Akan tetapi, pendapat Barnes tersebut dapat sebaliknya, dengan bahasa seseorang dapat tercerabut dari kekuasaannya. Contoh konkretnya adalah pernyataan Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang gemar membuat blunder bahasa, “Anggota DPR kok seperti taman kanak-kanak”, “Gitu saja kok repot”, “Ga jadi presiden ga pathe’en”. Pernyataan tersebut menyebabkan anggota DPR gerah dan akhirnya melawan Gus Dur. Kontroversi bahasa pada akhirnya membuat Gus Dur jatuh dari kekuasaan. Pernyataan Gus Dur dianggap oleh DPR saat itu sebagai suatu ‘keterkejutan” bahasa. Barangkali hal semacam ini (Keterkejutan) lebih dikarenakan kungkungan (hegemoni) bahasa yang telah diderita oleh rakyat Indonesia selama kekuasaan orde baru, sehingga para elit politik saat itu merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Dur merupakan suatu hal yang tabu dan melanggar aturan – aturan maksim pragmatisme bahasa yaitu maksim norma dan maksim kesantunan berbahasa.

Bahasa politik sangat erat kaitannya dengan upaya untuk merebut simpati rakyat. Ia hadir dan dibutuhkan untuk menumbuhkan pencitraan tertentu agar rakyat terpengaruh dan tersugesti oleh propaganda dan ikon-ikon politik yang ditawarkan. Dalam konteks demikian, seorang politisi yang cerdas, dengan sendirinya perlu memiliki kecerdasan linguistik dalam upaya membangun komunikasi dan interaksi dengan publik. Ini artinya, tuturan (speech) politik yang mereka lontarkan idealnya mengandung muatan dan misi kerakyatan melalui bahasa yang sederhana, gampang dicerna, dan terhindar dari kesan bombastis.

Bahasa politik sungguh harus bisa mengkomunikasikan maksud dan tujuan dari para elit politik kepada rakyat sebagai subyek ide maksud dan tujuan tersebut. Penggunaan bahasa yang lugas, sederhana, gampang dicerna dan tidak terlalu membabi buta akan dengan mudah dicerna oleh rakyat, karena ketika sedang membuat pernyataan – pernyataan politik –walaupun para elit politik tidak berhadapan langsung secara visual dengan rakyat– akan tetapi sejatinya mereka sedang berkomunikasi dengan rakyat lewat pernyataan – pernyataan yang disampaikan, hal inlah yang menurut Brown & Yule (1983) dikatakan sebagai “Interactional function” dalam proses Interactional function, pembicara –para elit poitik– melalui pernyataan-pernyataannya harus mampu mengkomunikasikan ide dengan bahasa yang bisa dicerna oleh rakyat. Karena pada dasarnya ketika para elit politik membuat pernyataan maka sesungguhnya mereka telah melakukan fungsi seperti disebut oleh Halliday (1973) sebagai fungsi interpersonal meaning.

Namun, sungguh disayangkan, ketika Pemilu sudah menjelang babak-babak akhir, rakyat di negeri ini disuguhi dengan permainan bahasa politik “kekerasan” antar parpol atau antar caleg. Perang iklan di media yang memanas atau maraknya baliho politik melalui tampilan wajah narsis yang elitis dan tidak pede, merupakan salah satu indikator, betapa politisi kita selama ini abai terhadap bahasa politik yang berbasis kerakyatan. Mesin politik yang mereka gunakan untuk mendulang suara rakyat tidak lagi digerakkan dengan semangat dan nurani kerakyatan, tetapi semata-mata untuk menjegal dan melumpuhkan lawan politik yang hendak menjadi rivalnya. Rakyat yang sudah lama menunggu realisasi janji-janji yang selalu digelontorkan dari mimbar-mimbar kampanye justru dikebiri dan dimarginalkan.

Hal serupa juga dapat kita cermati dan amati saat ini, ketika sedang bergulir skandal Bank Century, maka perang bahasa politik pun kembali muncul. Pilihan-pilihan (language choices) yang digunakan oleh para elit politik untuk menjustifikasi kebenaran masing-masing baik oleh kelompok pendukung bailout maupun kelompok penolak cenderung lebih banyak mengarah pada eufemisme bahasa serta menjurus pada sarkasme bahasa. Hal ini dapat kita lihat dari ungkapan-ungkapan pendukung bailout seperti “Bailout adalah keputusan yang tepat untuk menahan inflasi karena bank Century adalah Bank yang “gagal berdampak sistemik”. Dari kalimat itu muncul pertanyaan, apa maksud dari “gagal berdampak sistemik” istilah ekonomikah? Atau justru hanya pengkaburan dari kata “bankrut”. Demikian juga dengan tudingan kelompok penolak bailout Century yang mengatakan “KPK main mata dalam kasus century”. Kenapa harus kata “main mata” yang digunakan? Kenapa tidak langsung saja ditegaskan bahwa ada indikasi KPK sengaja mengulur waktu untuk menyelesaikan kasus Century ini. Inilah yang mungkin selaras dikatakan oleh Rahardjo (2008) bahwa bahasa politik saat ini telah masuk kembali kepada bahasa eufimisme bahasa seperti yang terjadi dalam masa Orde Baru lalu. Sungguh sangat disayangkan.
Akhirnya, Bahasa politik sesungguhnya harus berbasis kerakyatan, karena dalam konteks ini, bahasa merupakan piranti komunikasi politik, baik verbal maupun nonverbal, yang menjadikan rakyat sebagai subjek yang perlu diangkat harkat dan martabatnya menuju nilai-nilai kemanusiaan sejati. Rakyat tak lagi dimanfaatkan dan dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat, tetapi benar-benar memanusiakan mereka melalui konsistensi antara kata dan tindakan. Rakyat tak lagi butuh janji-janji politik yang mengapung-apung dalam slogan, tetapi butuh realisasi dan bukti konkret. Bukan janji, melainkan bukti. Hiperbolisme dan eufemisme bahasa melalui penggunaan ungkapan yang cenderung manis dan berlebihan justru akan menjadi bumerang bagi politisi kita ketika mereka gagal mewujudkan janji-janji itu.

PENUTUP
Sungguh bahasa merupakan piranti sosial, politik, dan budaya. Bahasa mampu membentuk realitas sosial yang pada saat bersamaan juga memperkokoh budaya yang berlaku dimasyarakat. Dalam ranah politik, bahasa juga memegang peranan yang sangat penting, karena melalui pengolahan dan pemilihan bahasa yang cermat maksud dan tujuan politik tertentu akan dapat dengan mudah memperoleh simpati masyarakat.

Sugguhpun demikian, pemilihan dan pengunaan bahasa yang tidak sesuai dengan konteks situasi (register) dan kondisi (genre) akan menimbulkan berbagai konflik, baik konflik horizontal (sejajar) antara pengguna bahasa (baca: pembicara dan pendengar) maupun konflik vertikal (tegak lurus, ke atas dan kebawah) antara pemegang policy –kebijakan– (baca: Pemerintah, Elit politik) dengan obyek khalayak ramai (masyarakat). Hal tersebut lebih lanjut tentu akan menimbulkan konflik sosial, politik bahkan budaya. Karenanya, kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan bahasa mutlak diperlukan dalam situasi dan kondisi tertentu dan dipahami sebagai sebuah peristiwa yang lazim terjadi.

Kajian sosiolinguistik mutlak diperlukan dalam rangka pengembangan bahasa yang terjadi dalam realitas masyarakat, karena sosiolinguistik memahami semua jenis karakter, misi, dan urgensi kebahasaan yang terjadi dimasyarakat. Tentunya, wilayah – wilayah kajian sosiolinguistik tidak hanya mencakup ranah sosial dan budaya, tetapi juga diperluas kearah ranah politik sebagai salah satu gejala sosial yang timbul akibat dari pergesekan dan pergolakan kepentingan individu maupun kelompok. Sehingga praktek-praktek kebahasaan yang terjadi dimasyarakat akan dengan sendirinya tertata rapi menuju kepada uregnsi yang sebenarnya sebagai bagian dan produk sosial kemasyarakatan. Ya, bahasa memang sebuah keniscayaan di masyarakat yang membentuk karakter sosial, identitas budaya, dan penguatan sistem serta tujuan politik. Wallahu A’lam….!

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: