jump to navigation

Politik Bahasa ditengah Kemajemukan Budaya Bangsa Maret 10, 2010

Posted by Maslathif Dwi Purnomo in Uncategorized.
trackback

Politik dan bahasa adalah dua istilah yang sekarang sering dihubungkan. Dua istilah itu dapat kita lihat dalam dua macam hubungan. Pertama, hubungan koordinatif atau sejajar antara politik dan bahasa. Di sini politik dan bahasa berinteraksi, saling mempengaruhi, dan tarik-menarik secara setara. Keduanya saling berpengaruh dan berkontribusi karena keduanya menjadi subjek. Kedua, hubungan subordinatif atau saling membawahkan antara politik dan bahasa. Di sini salah satu menjadi subjek dan lainnya menjadi objek. Pada satu pihak bahasa dapat dijadikan agenda, kebijakan, dan sasaran kajian politik sehingga di sini politik menjadi subjek dan bahasa menjadi objek; dan pada pihak lain tuturan politik dan perilaku verbal politik dapat dilihat sebagai gejala kebahasaan dan sasaran kajian (ke)bahasa(an) sehingga di sini politik menjadi objek dan bahasa menjadi subjek. Yang pertama dapat disebut politik bahasa (language politics), sedang yang kedua dapat disebut bahasa politik (political language, linguistics of power).

Sejalan dengan itu, bisa dikatakan bahwa politik bahasa menunjuk pada kenyataan-kenyataan di mana keberadaan, keadaan, persamaan, dan perbedaan bahasa diperpolitikkan dan keberadaan, keadaan, persamaan, dan perbedaan politik dituangkan, disuarakan, dan diungkapkan dalam ungkapan atau idiom kebahasaan. Dalam pada itu, bahasa politik merupakan orientasi dan kecenderungan bahasa elite politik atau partisipan politik, yang akan menentukan orientasi dan kecenderungan politik mereka sendiri dan orientasi dan kecenderungan politik masyarakat. Jika kita menyebut politik bahasa nasional (di) Indonesia berarti kita menunjuk pada pelbagai kenyataan di Indonesia di mana keberadaan, keadaan, persamaan, dan atau perbedaan bahasa di Indonesia diperpolitikkan oleh warga bangsa; dan keberadaan, keadaan, persamaan, dan atau perbedaan politik di Indonesia yang dimainkan oleh warga bangsa diungkapkan dalam idiom kebahasaan. Sementara itu, jika kita menyebut bahasa politik nasional di Indonesia berarti kita berurusan dengan orientasi dan kecenderungan bahasa elite politik atau partisipan politik Indonesia, orientasi dan kecenderungan elite politik Indonesia yang terepresentasi dalam bahasa, dan orientasi dan kecenderungan politik masyarakat Indonesia yang terepresentasi dalam bahasa.

Sebagai contoh, pada waktu unsur-unsur bahasa Jawa (Kuno) atau Kawi banyak sekali digunakan oleh penguasa untuk menamai gedung pemerintahan; pada waktu bahasa Inggris ditetapkan oleh pakar linguistik sebagai sumber utama pengembangan bahasa Indonesia dengan alasan tertentu; pada waktu pemerintah (baca: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) menetapkan ejaan bahasa Indonesia, pedoman pembentukan istilah bahasa Indonesia, tatabahasa baku bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia yang baik dan benar; pada waktu pemerintah (baca: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) memutuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa dari luar Indonesia sebagai bahasa asing, dan bahasa lokal Indonesia sebagai bahasa daerah sekaligus menetapkan kedudukan dan fungsi masing-masing di Indonesia, sesungguhnya kita sedang menyaksikan sebuah politik bahasa di Indonesia. Sebaliknya, pada waktu kosakata-kosakata pembangunan, pembangunan bangsa, trilogi pembangunan, pertumbuhan-pemerataan-stabilitas nasional, dan pembangunan sebagai pengamalan pancasila serta Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dijadikan konsep-konsep kunci rezim pemerintahan Orde Baru; pada waktu gaya (bahasa) eufemistis [dihalus-haluskan], puferistis atau sarkastis [dikasar-kasarkan], bombastis [dibesar-besarkan], vulgaristis [dijijik-jijikkan], feodalistis atau stratifikatif, dan sloganistis dijadikan gaya bahasa pemerintahan Orde Baru dan Reformasi Pembangunan; pada waktu masyarakat melakukan perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru dengan cara menciptakan plesetan-plesetan bahasa (misalnya, Timor=Tommy itu memang orang rakus; Supersemar=Soeharto persis seperti Marcos; RCTI=Ratu Cendana Titip Investasi; SDSB=Soeharto Dalang Segala Bencana; KKN=Korupsi, Kolusi, Nepotisme; B.J. Habibie=Bicara jagoan, habis bicara bingung); Akbar Tandjung=Akhirnya Bubar Tanpa Udjung, sesungguhnya kita sedang menyaksikan sebuah bahasa politik (nasional) Indonesia atau bahasa kekuasaan di Indonesia. Kedua contoh tersebut jelas menunjukkan perbedaan politik bahasa dengan bahasa politik.

Harus diakui bahwa, dalam praktik, sebenarnya kita sulit memisahkan secara tegas antara politik bahasa dan bahasa politik. Pasalnya, romantika hubungan politik bahasa dan bahasa politik sedemikian rumit. Bisa terjadi demikian karena pelbagai faktor juga turut menyemarakkan hubungan keduanya, misalnya faktor sosial, kultural, ideologi, etnis, dan ekonomi. Bisa saja persoalan kecenderungan eufemisasi dan stratifikasi bahasa Indonesia susah dijelaskan dari segi bahasa, tapi bisa dengan baik dijelaskan dari segi sosial politik. Bisa saja persoalan eufemisme dan sarkasme bahasa Indonesia sudah dijelaskan dari segi bahasa (linguistik, sosiolinguistik, etnografi komunikasi atau lainnya), tapi juga bisa dijelaskan dari segi sosial politik. Demikian juga pelarangan pembicaraan masalah SARA, marxisme, dan negara federal (baca: wacana SARA, wacana marxisme, dan wacana negara federal) pada masa Orde Baru dan Reformasi Pembangunan dapat dijelaskan dari segi politik, tapi juga bisa dijelaskan dengan baik dari segi bahasa (baca: politik wacana Indonesia). Ini menunjukkan bahwa politik bahasa sering merupakan kepanjangan tangan suatu rezim politik atau ideologi dan agenda politik suatu rezim penguasa pada satu pihak dan pada pihak lain bahasa politik sering menjadi bagian dari politik bahasa suatu zaman. Dengan demikian, hubungan antara politik bahasa dan bahasa politik bisa berjalin berkelindan, bagai rambatan sulur yang bertali-temali dalam sebuah pohon.

Berdasarkan uraian tersebut tampak jelas bahwa politik bahasa bukan urusan dan persoalan sederhana dan sempit, melainkan urusan dan persoalan rumit dan luas sekali. Politik bahasa bukan semata-mata urusan dan persoalan jenis, fungsi, dan bentuk bahasa [khususnya sistem dan gramatika bahasa] – sebagaimana selama ini kita saksikan dalam bahasa Indonesia atau dipegang teguh oleh para ahli bahasa khususnya oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa – sebab politik bahasa bukanlah politik linguistik/gramatika atau lingual. Di samping itu, malah jauh lebih penting, politik bahasa harus berurusan dan menangani persoalan kehadiran bahasa, makna bahasa, wacana bahasa, ranah penggunaan bahasa, ruang penggunaan bahasa, sektor penggunaan bahasa, dan sejenisnya. Hal ini mengimplikasikan bahwa politik bahasa harus diartikan pula sebagai politik lambang bahasa, politik makna, politik wacana, politik komunikasi verbal, dan politik pelambangan-pemaknaan-penafsiran bahasa dalam bingkai filsafat, sosial, politik, ekonomi, etnis, budaya, demografi, dan ruang publik-domestik tertentu [baca: pluralisme dan multidimensionalisme]. Di sinilah format politik bahasa harus selalu dihubungkan, malah perlu disinergikan, dengan format politik kebudayaan. Tanpa sinergi dengan format politik kebudayaan, yang tercipta hanyalah format politik linguistik, bukan format politik bahasa!

Hal tersebut menunjukkan bahwa politik bahasa – termasuk politik bahasa Indonesia atau politik-nasional bahasa di Indonesia — merupakan urusan dan persoalan lintas-bidang, lintas-disiplin [interdisipliner], lintas-sektor, lintas-profesi, dan lintas-lintas lain bergantung pada latar tempat politik bahasa. Urusan dan persoalan politik bahasa Indonesia, sebagai contoh, juga merupakan urusan dan persoalan sosial, politik, etnis, dan kultural [baca: lintas-bidang];urusan dan persoalan linguistik, sosiologi, antropologi, ilmu politik, psikologi, dan humaniora [baca: lintas-disipliner]; urusan dan persoalan linguistik, administrasi-birokrasi, hukum, komunikasi, bisnis, dan sejenisnya [baca: lintas-sektor]. Oleh karena itu, politik bahasa bukan semata-mata urusan dan persoalan ahli bahasa/linguis, tapi juga urusan dan persoalan ahli dan pelaku ekonomi dan bisnis, ahli sosiologi dan antroplogi, ahli dan praktisi hukum, ahli dan praktisi pendidikan, ahli sastra dan sastrawan, dan sebagainya. Pendek kata, politik bahasa — termasuk politik bahasa Indonesia — merupakan urusan banyak orang yang berlatar belakang bermacam-macam. Terlalu naif dan sederhana [simplistis] kalau urusan politik bahasa hanya diserahkan kepada ahli bahasa, apalagi urusan formulasi format, agenda, dan kebijakan politik bahasa diserahkan kepada ahli bahasa semata!

Politik Bahasa di Indonesia pada Masa Orde Baru

Bagaimanakah atau [seperti] apakah politik bahasa Indonesia atau politik bahasa nasional yang ada dan selama ini dilaksanakan di Indonesia? Bagaimanakah atau [seperti] apakah format, agenda, dan kebijakan politik bahasa Indonesia yang selama ini dilaksanakan?. Pertama-tama harus diakui sekaligus dikatakan bahwa yang selama ini — setidak-tidaknya semenjak pemerintahan Orde Baru — dilaksanakan adalah politik linguistik khususnya gramatika (di) Indonesia, bukan politik bahasa (di) Indonesia dalam arti luas sebagaimana dikemukakan di muka. Dalam politik linguistik/gramatika tersebut diurusi atau ditangani secara intensif hal-ihwal bentuk bahasa meskipun secara ala kadarnya juga diurusi atau ditangani hal-ihwal kehadiran, jenis, dan fungsi bahasa. Penetapan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pembinaan dan pengembangan bahasa, kedudukan dan fungsi bahasa Daerah-Asing-Indonesia, Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan [EYD], Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, peristilahan Indonesia [asing-Indonesia, baku-tidak baku] oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang notabene organ pemerintah merupakan contoh politik bentuk bahasa Indonesia. Pelarangan penggunaan bahasa Mandarin dan aksara Cina pada masa Orde Baru pada satu sisi dan pengutamaan bahasa Inggris dan bahasa daerah tertentu sebagai sumber pengembangan bahasa Indonesia merupakan contoh politik kehadiran bahasa. Lebih lanjut, penetapan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang jauh lebih luas dan penting dibandingkan dengan fungsi bahasa daerah sebagai bahasa lokal dalam konteks keindonesiaan merupakan contoh fungsi bahasa. Adapun putusan-putusan Kongres Bahasa IV s.d. VIII yang semenjak tahun 1978 dilaksanakan secara rutin lima tahun sekali [seperti ritus-ritus lain Orde Baru!] secara kuat mengekspresikan politik linguistik Indonesia sebab putusan-putusan tersebut didominasi oleh pertimbangan linguistik/gramatika sekaligus dirumuskan oleh para ahli bahasa [linguis] dan sastra. Kenyataan-kenyataan ini memperlihatkan bahwa selama ini dilaksanakan suatu politik linguistik Indonesia yang terbatas dan sempit, bukan politik bahasa dalam arti menyeluruh (komprehensif) dan luas.

Di samping itu, politik bahasa yang selama ini dilaksanakan – setidak-tidaknya selama masa Orde Baru – merupakan politik uniformisasi dan monodimensionalisasi, politk penyeragaman dan penunggalan [penyatuan]. Keseragaman dan ketunggalan atau kesatuan dikedepankan, keragaman dan kemajemukan ditinggalkan, dalam menentukan, merumuskan, dan melaksanakan format, agenda, dan kebijakan politik bahasa Indonesia atau politik bahasa di Indonesia. Keragaman dan kemajemukan bahasa yang ada di Indonesia, fungsi-fungsi bahasa yang ada dan dipakai di Indonesia, ragam dan bentuk bahasa Indonesia yang ada dan dipakai di Indonesia, terkesan diabaikan, kurang diperhatikan. Dengan “ideologi bahasa Indonesia yang baik dan benar” yang disokong penuh atau ditegakkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, keseragaman dan ketunggalan bahasa Indonesia terus-menerus diupayakan melalui pelbagai sektor, jalur, dan perangkat. Demikian juga dengan “doktrin pembinaan dan pengembangan bahasa”, keseragaman dan ketunggalan bahasa Indonesia diwujudkan pada satu pihak dan pada pihak lain bahasa-bahasa tertentu dipinggirkan atau diutamakan sehingga terkesan telah terjadi peminggiran [marginalisasi] atau penonjolan [dominasi atau hegemoni] bahasa-bahasa tertentu. Lebih lanjut dengan “doktrin pembakuan bahasa” diseragamkan dan ditunggalkanlah bahasa Indonesia: kekayaan bentuk, fungsi, dan bentuk bahasa Indonesia diabaikan atau diingkari dengan dalih salah dan tidak baku. Semua ini jelas memperlihatkan betapa kuat atau dominan rekayasa bahasa dalam politik bahasa kita sehingga tidak salah kalau dikatakan politik bahasa kita merupakan politik rekayasa bahasa. Dengan dominannya rekayasa bahasa sebagai “mesin atau buldoser” politik penyeragaman dan penunggalan bahasa Indonesia tersebut, terkuburlah keragaman dan kemajemukan bahasa di Indonesia termasuk keragaman dan kemajemukan bahasa Indonesia. Di sini keragaman dan kemajemukan telah dilecehkan, tidak dihormati dalam format dan agenda politik bahasa kita selama ini. Secara tidak langsung hal ini mengakibatkan keseragaman daya dan kemampuan ungkap bahasa-bahasa di Indonesia termasuk bahasa Indonesia di samping keseragaman pikiran manusia Indonesia.

Politik linguistik/gramatika yang uniformistis dan monodimensionalistis tersebut dirumuskan dan dilaksanakan secara sentralistis dan elitis-eksklusif. Kesentralistisan dan keelitisan-keeksklusifan tersebut tampak jelas pada perumus format dan agenda politik bahasa dan pelaksana agenda dan kebijakan politik bahasa. Tak bisa dipungkiri, selama ini perumus format dan agenda politik bahasa kita didominasi oleh ahli bahasa dan sastra. Pihak-pihak di luar disiplin bahasa dan sastra – semisal ahli politik, sosiologi, antropologi, dan hukum – jarang sekali dilibatkan atau sedikit sekali diajak berpartisipasi dalam penentuan format dan agenda politik bahasa kita. Dalam hubungan ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebagai organ resmi pemerintah di bidang bahasa dan sastra telah menjadi panglima penentu dan pelaksana format dan agenda politik bahasa kita. Dikatakan demikian karena Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa selama ini terkesan memiliki otoritas yang sedemikian kuat di bidang bahasa dan sastra. Mereka memiliki otoritas memanggil atau mengundang ahli bahasa dan sastra untuk merumuskan format dan agenda politik bahasa; mereka memiliki keabsahan tinggi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan bahasa dan sastra di Indonesia sehingga hasil-hasil Pusat Bahasa hampir menjadi “produk hukum” di bidang bahasa; mereka juga memiliki keabsahan tinggi untuk melaksanakan berbagai agenda dan kebijakan politik bahasa kita. Lembaga-lembaga intelektual dan akademis bidang bahasa di luar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa nyaris tidak memiliki otoritas dan keabsahan untuk merumuskan dan melaksanakan format, agenda, dan kebijakan politik bahasa kita. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dikatakan sebagai sebuah rezim yang selama ini menguasai dan mengendalikan bahasa di Indonesia. Selama ini rezim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-lah yang secara nyata menentukan dan melaksanakan format, agenda, dan kebijakan politik bahasa atau politik gramatika yang sentralistis dan elitis.

Politik bahasa yang dikemukakan di atas tentu saja telah mengingkari atau tidak menghormati keragaman dan kemajemukan bangsa Indonesia dilihat dari berbagai segi atau perspektif. Dikatakan demikian karena Indonesia telah dilihat sebagai kenyataan yang seragam dan sederhana. Ini sebuah reduksionisme keindonesiaan. Reduksionisme keindonesiaan ini sudah tentu sangat merugikan bangsa dan manusia Indonesia. Dalam hal bahasa, sebagai contoh, reduksionisme ini telah meminggirkan [bahkan memusnahkan] bahasa-bahasa lokal atau pribumi Indonesia, bahasa-bahasa dari luar Indonesia yang telah lama hidup di Indonesia, dan ragam-ragam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, hal ini memiskinkan kemampuan, daya ungkap, dan fungsi bahasa lokal, bahasa dari luar, dan berbagai ragam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, kekayaan kebahasaan dalam arti luas menjadi terancam. Dalam keadaan seperti ini, tak terelakkan lagi, kemiskinan pikiran dan tutur dapat mengancam manusia Indonesia. Oleh karena itu, tidak salah kalau politik bahasa seperti ini disebut politik bahasa Malin Kundang. Sebagaimana Malin Kundang telah mendurhakai keberadaan dan keadaan ibunya, politik bahasa Malin Kundang [yang selama 30 tahun lebih kita pakai] telah mendurhakai keberadaan dan keadaan Indonesia yang beragam dan majemuk; politik bahasa Malin Kudang telah mendurhakai kodrat dan kenyataan keragaman dan kemajemukan Indonesia sehingga keindonesiaan dapat terancam keteguhannya. Jelaslah politik bahasa seperti ini tidak dapat [dan memang tidak perlu] dipertahankan pada era reformasi dan demokratisasi sekarang ini — yang penuh mara bahaya di samping harapan bahagia.

Kebutuhan-Baru Politik Bahasa

Politik bahasa macam apakah yang kita butuhkan dalam era reformasi, demokratisasi, dan globalisasi sekarang?. Dalam era reformasi, demokratisasi dan globalisasi Indonesia sekarang kita membutuhkan sebuah format, agenda, dan kebijakan politik bahasa yang mampu menghormati [bahkan melindungi] keragaman dan kemajemukan keindonesiaan kita pada satu sisi dan pada sisi lain menegakkan dan meneguhkan keindonesiaan kita sebagai satu bangsa. Ini berarti bahwa format, agenda, dan kebijakan politik linguistik yang uniformistis, monodimensionalistis, sentralistis, dan elitis-eksklusif harus ditinggalkan pada satu pihak; dan pada pihak lain format, agenda, dan kebijakan politik bahasa [dalam arti luas] yang pluralistis, multidimensionalistis, desentralistis, dan populis-inklusif harus ditumbuhkembangkan dan bahkan diterapkan. Sudah waktunya kita memiliki sebuah format dan agenda politik bahasa yang pluralistis, multidimensional, desentralistis, dan inklusif supaya bahasa memiliki sumbangan berarti [signifikan] dalam proses reformasi dan demokratisasi Indonesia, setidak-tidaknya bahasa mampu memberikan dukungan dan ruang bagi reformasi dan demokrasi Indonesia.

Perumusan atau juga pelaksanaan format, agenda, dan kebijakan politik bahasa yang pluralistis, multidimensional, desentralistis, dan inklusif tersebut membawa berbagai konsekuensi. Pertama, kita harus berani meninggalkan [bahkan membuang] ideologi bahasa Indonesia yang baik dan benar, doktrin pembinaan dan pengembangan bahasa, doktrin pembakuan bahasa, dan gerakan massal pengindonesiaan bahasa di ruang-ruang publik. Dalam hubungan ini kiranya perlu dihentikan penyebaran atau pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, kita harus berani meluaskan lingkup politik bahasa sampai pada masalah politik lambang, politik makna, politik wacana, politik komunikasi, dan politik pelambangan-pemaknaan-penafsiran bahasa [wacana], bukan terbatas pada politik gramatika dan leksikon saja. Untuk itu, politik bahasa harus selalu disandingkan dengan politik kebudayaan dan komunikasi. Ketiga, kita harus berani membuka partisipasi masyarakat secara luas atau melibatkan pihak-pihak di luar bidang bahasa dan ahli bahasa untuk menentukan, merumuskan, dan menentukan format, agenda, dan kebijakan politik bahasa di Indonesia. Dalam hubungan ini elitisme atau otoritarianisme ahli bahasa atau Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa harus disudahi. Seperti mengulang kembali suara St. Takdir Alisjahbana pada akhir dasawarsa 1980-an, di sini ada baiknya ditegaskan kembali bahwa sebaiknya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa termasuk beberapa Balai Bahasa di beberapa daerah di Indonesia ditata kembali kedudukan, peran, dan fungsinya dalam konteks politik bahasa. Setidak-tidaknya lembaga tersebut perlu ditransformasikan menjadi Dewan Bahasa dan Pustaka yang mengurusi persoalan lebih luas dan menampung pihak-pihak lebih luas. Dapat pula Balai Bahasa yang ada di daerah ditransformasikan menjadi Dewan Bahasa dan Pustaka di daerah, malah kalau perlu lembaga ini perlu ditumbuhkan pada tiap-tiap wilayah budaya [geokultural] di Indonesia. Keempat, kita harus berani mengembangkan sebuah cetak-biru dan format politik bahasa yang demokratis dan adil yang tidak meminggirkan bahasa-bahasa termasuk ragam-ragam dan laras-laras bahasa tertentu [misalnya, bahasa lokal dan bahasa-gaul] pada satu sisi dan pada sisi lain mengutamakan bahasa-bahasa tertentu pula [misalnya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia]. Harus diakui bahwa selama ini format dan agenda politik gramatika kita masih diskriminatif dan tidak adil baik secara lingual, etnis, maupun sosial dan kultural. Buktinya, pengutamaan bahasa Inggris sebagai sumber istilah ilmiah bahasa Indonesia telah meminggirkan kehadiran bahasa Arab sebagai sumber istilah ilmiah bahasa Indonesia, padahal pada masa lalu sumbangan bahasa Arab luar biasa bagi pengembangan istilah ilmiah Indonesia. Dengan demikian, keempat konsekuensi tersebut mengamanatkan atau menyerukan perlunya dekonstruksi dan reformulasi format, agenda, dan kebijakan politik bahasa kita secara menyeluruh demi masa depan keteguhan keindonesian kita yang tetap mempertahankan kodratnya yang beragam dan majemuk. Rasanya, sudah sangat mendesak kebutuhan kita untuk memiliki cetak-biru dan format politik bahasa (di) Indonesia yang berlandasan multikultural, multilingual, multietnis, dan multiras serta multiregional dengan mengedepankan asas demokrasi dan kesetaraan. Mampu atau maukah kita mewujudkannya?

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: