jump to navigation

AYO INDONESIA BISA…!!! November 13, 2011

Posted by Maslathif Dwi Purnomo in Uncategorized.
add a comment

AYO INDONESIA BISA…!!!
Refleksi Indonesia menyongsong masa depan
Oleh: Maslathif Dwi Purnomo, M.Hum

Pendahuluan
Ayo Indonesia bisa..!!! Sebuah slogan yang sangat sering kita dengar akhir-akhir ini, terutama melalui media Televisi Nasional. Tayangan heroik ini begitu seringnya muncul di media Televisi dengan dibintangi oleh artis dan aktor serta olahragawan terkenal dinegeri ini hingga menjadi sangat familiar dimata dan telinga masyarakat. Bahkan tayangan ini tidak hanya sendirian, namun sudah diikuti oleh sponsor-sponsor tertentu yang ingin memanfaatkan dan berperan diri dari situasi atas tayangan ini ditampilkan. Tak pelak tayangan heroik ini menjadi media penyampai kepentingan bisnis oleh produk-produk tertentu yang ikut andil dibelakangnya. Sehingga fungsi dari tanyangan yang semula adalah untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme melalui perhelatan Sea Games yang dilaksanakan di Palembang dan Jakarta menjadi bergeser kepada kepentingan memasarkan produk dari beberapa sponsor yang mendampinginya. Akibatnya, masyarakat mengalami kebingungan dalam mencerna maksud dan tujuan tayangan tersebut. Mana yang harus dipilih, antara membangkitkan rasa nasionalisme ataukah membeli produk iklan yang menyertainya? Dus, tulisan ini hadir bukan untuk mengomentari sisi per sisi dari sponsor yang menempel pada tayangan heroik tersebut. Namun lebih dalam akan mengupas tentang makna yang terkandung dari slogan “Ayo Indonesia bisa”. kenapa slogan itu muncul, apa landasan historis munculnya slogan tersebut, serta apa makna implikasi dari slogan tersebut?
Potret Indonesia
Era Reformasi yang merupakan titik balik kembalinya kedaulatan ke tangan rakyat melalui mekanisme dan tatanan yang praktis reperesentatif dengan diselenggarakannya pemilihan pemimpin negeri ini (baca; Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, Kepala Daerah, DPRD) secara langsung melalui partisipasi utuh rakyat ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal bagi seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa ini, mari kita lihat dari sisi ekonomi, belum terciptanya iklim perekonomian yang kondusif dengan indikasi masih banyaknya pemodal asing yang memiliki perusahaan di negeri ini tanpa henti-hentinya mengeruk kekayaan alam Indonesia, antara lain kasus freeport, sampai hari ini masih menjadi problem karena carut-marutnya manajemen sehingga terjadi konflik vertikal yang berujung pada terjadinya pemblokiran jalan masuk ke perusahaan dan sabotase aset-aset perusahaan oleh para pekerja, dilematika PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang secara fakta terbukti gagal mensejahterakan masyarakat disekitarnya. Ditambah lagi program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi mikro rakyat melalui jalur usaha mandiri dengan digelontorkannya program-program seperti KUR, Pinjaman lunak dan lain-lain sepertinya hanya kamuflase dan sarat nuansa politik. Persoalan jaminan keamanan para TKI dan TKW diluar negeri yang masih minim sehingga mengakibatkan banyak TKI dan TKW terncam hukuman mati dan pancung dinegeri orang semakin menjadikan kegalauan rakyat dalam memperoleh pekerjaan ditengah susahnya mencari kerja dinegeri sendiri. Belum berhenti sampai disitu, kegagalan pemerintah mengontrol harga Sembako di pasaran sehingga dapat dipermainkan oleh para tengkulak apalagi pada saat hari-hari besar keagamaan. Hal-hal di atas membuktikan ketidakberdayaan peran pemerintah dalam sektor ekonomi dinegeri ini. Ironis bukan?
Dalam ranah sosial – politik, pemerintah kita telah gagal dalam membangun hubungan sosial – politik yang harmonis, ini terbukti dari banyaknya keputusan-keputusan yang diambil pemerintah yang seharusnya lebih memperhatikan kepentingan sosial justru malah terjebak pada kepentingan politik dengan tujuan mempertahankan kekuasaan semata. Reshuffle kabinet yang diharapkan bisa menjadi solusi alternatif bagi jalannya program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, justru hanya menjadi dagelan politik dengan tetap mempertahankan orang-orang yang jelas-jelas terindikasi kesalahan di kementeriannya masing-masing. Semakin ironis lagi..
Dalam konteks penegakan hukum, sepertinya Indonesia sudah kehilangan payung hukum yang semestinya dijadikan acuan dalam penegakan hukum di negeri ini. Hukum menjadi persoalan mudah bagi para pemilik modal dan kekayaan, pengadilan menjadi tempat tawar-menawar harga dari pasal-perpasal, dan lebih ironis lagi, kasus-kasus yang ada sepertinya menjadi politik bunyi-bunyian yang sengaja dimunculkan untuk mengaburkan fakta dan realitas urgen akan kelemahan penegakan hukum di negeri ini. Tak pelak banyak kasus-kasus yang dipetikemaskan dan hilang dari peredaraan sehingga masyarakat tak lagi tahu akan kelanjutan dari kasus-kasus tersebut. Luar biasa ironisnya…
Dalam ranah pertahanan dan Keamanan (Hankam), kita mulai dari pertahanan wilayah teritorial, Indonesia seperti kehilangan sertifikat batas negara, sehingga dengan mudahnya negeri tatangga (baca: Malaysia) mencaplok beberapa wilayah yang masuk menjadi bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih subur ingatan dibenak kita bagaimana pulau Sipadan dan Ligitan dapat lepas dari genggaman Indonesia setelah kalah diplomasi di tingkat PBB, Masalah batas teritorial dilaut ambalat yang sampai hari ini masih belum ada penyelesaiannya, ditambah lagi akhir-akhir ini terjadi penggeseran tapal batas antara Indonesia dan Malaysia di propinsi Kalimantan yang dilakukan oleh warga Malaysia secara perlahan-lahan. Namun sepertinya pemerintah kita kurang tegas dalam mempertahankan batas wilayah negara, Padahal diakuinya suatu negara yang berdaulat adalah ketika adanya wilayah teritorial yang jelas dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun atau negara manapun. Satu hal lagi yang ironis….
Masih dalam arena Hankam, keamanan dalam negeri agaknya terus-menerus mengalami ujian dan cobaan, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami guncangan keamanan yang justru datang dari dalam negeri sendiri, mari sama-sama kita ingat kasus Bom Bali tahun 2002 oleh sekelompok kawanan yang mengatasnamakan Islam sebagai manhaj perjuangan mereka dengan dipelopori oleh Imam Samudra, Amrozi, Mukhlis dkk, mereka berhasil mengguncang keamanan Indonesia yang dikenal sebagai negara yang gemah ripah loh jinaw toto tentrem kerto rahardjo yang jauh dari perselisihan dan sengketa. Pemerintah secara tegas memberikan julukan kepada kelompok ini sebagai kelompok teroris dan harus diberantas habis. Namun bak kata pepatah mati satu tumbuh seribu, sampai hari ini gangguan dan ancaman teroris tersebut masih terus terjadi dimana-mana. Ancaman dari dalam yang lain adalah disintegrasi bangsa. Papua sampai hari ini masih bergejolak, Aceh yang sedang terjadi perang urat syaraf dan bahkan sudah mengarah ke fisik akibat terjadinya kebuntuan penyelenggaraan Pilkada, serta adanya Republik Maluku Selatan (RMS) yang hingga kini juga mengancam keutuhan bangsa ini. Kesemua hal tersebut nyata ada dan selalu mengancam keamanan bangsa ini. Lebih ironis…
Persoalan yang juga urgen adalah pemertahanan budaya, masih segar dalam ingatan kita betapa kita telah kehilangan muka dan seperti kebakaran jenggot manakala kita menyaksikan fenomena pengakuan beberapa hasil budaya bangsa indonesia oleh Malaysia, sebut saja Reog Ponorogo, Batik serta Tari Pendet Bali. Kesemua produk budaya bangsa Indonesia tersebut dengan nyata telah di klaim sebagai produk budaya Negeri jiran tersebut, hal ini mungkin disebabkan. kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap kebudayaan-kebudayaan Indonesia sehingga menjadikan kebudayaan-kebudayaan bangsa ini dengan mudah dapat dicuri oleh bangsa lain dan kemudian diakui menjadi kebudayaan mereka. Memang ironis sekali….

Indonesia dalam asa
Cita-cita luhur bangsa ini adalah tercapainya kemakmuran, keadilan, kedamaian, keselarasan, keseimbangan dalam setiap sendi kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Namun ketika kita melihat realitas dalam potret Indonesia di atas, betapa ironisnya bahwa apa yang terjadi di negeri kita sampai saat ini masih jauh dari harapan dan cita-cita luhur yang ingin diwujudkan. Bangsa ini sedang mengalami kepercayaan di segala bidang, krisis kepercayaan tersebut tidak hanya melanda rakyat terhadap pemerintah namun juga meleanda jajaran pemerintahan sendiri sehingga pemerintah kelihatan ragu-ragu dan tidak –PD- apabila akan mengeluarkan kebijakan terhadap suatu persoalan. Lalu bagaimana bangsa ini bisa maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia apabila krisis kepercayaan tersebut masih terus melanda seluruh lapisan masyarakat negeri ini dan juga jajaran pemerintahannya?
Bangsa ini memang sudah sangat rindu kemakmuran rakyat secara ekonomi, keadilan hukum yang merata disemua lini, kedamaian kehidupan berbangsa dan bernegara yang bebas ancaman dari dalam maupun luar negeri mulai dari kepastian teritorial sampai kepada pengakuan produk budaya serta bebas menyuarakan aspirasi demi kemajuan, keselarasan dalam penataan ketatanegaraan baik dimensi politik maupun sosial, serta keseimbangan kontrol yang dilakukan oleh seluruh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan sebaliknya pemerintah selalu membuat kebijakan atas nama rakyat dan untuk kemajuan rakyat. Asa yang sungguh mulia dan ideal inilah yang dicita-citakan oleh bangsa yang besar dan merdeka 66 tahun silam ini.
Oleh karena itu momentum perhelatan Sea Games yang diselenggarakan di Palembang dan Jakarta seakan menjadi titik tolak kebangkitan bangsa ini. Pemerintah sepertinya sangat berharap banyak dalam momentum ini Indonesia akan meraih emas yang sebanyak-banyaknya melalui jawara-jawara olahraga yang telah dipersiapkan sehingga mampu menjadi juara umum pada perhelatan dua tahun sekali ini. Hal tersebut mugkin wajar dan sangat masuk akal, mengingat sudah sekian lama Indonesia tidak pernah menjadi juara umum pada perhelatan ini. Disamping itu prestasi olahraga Indonesiapun tidak menunjukkan grafik meningkat mulai dari cabang olahraga Sepakbola sampai kepada olahraga bulutangkis yang dulu sangat dibanggakan.
Slogan “Ayo Indonesia bisa” dalam hal ini bukan saja menjadi pemacu semangat para jawara Indonesia untuk menang dalam pertandingan Sea Games saja, akan tetapi juga sebagai jamu bagi bangsa ini untuk sedikit demi sedikit bangkit dan maju serta berbuat lebih baik lagi. Slogan tersebut seakan mengisaratkan bahwa sesungguhnya masih ada setitik asa untuk memperbaiki bangsa ini disemua lini yang sedang dilanda penyakit kronis. Slogan itu memiliki makna implikasi bahwa walaupun Indonsia sampai saat ini masih jauh dari cita-cita yang diharapkan, namun bangsa ini belum mati dan masih memiliki rakyat dan pemerintah yang mencintai tanah air dan tumpah darah mereka. Sehingga untuk menjadi rakyat yang baik, pemerintah yang baik, pejabat yang baik demi perbaikan di segala dimensi belumlah terlambat asal mau berubah mulai sekarang dan sampai akhirnya nanti.

Penutup
Indonesia sebagai bangsa yang merdeka selalu mencita-citakan terciptanya kemakmuran, keadilan, kedamaian, keselarasan, keseimbangan dalam setiap sendi kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Namun sayang akibat kecerobohan dan keserakahan para elit dan pejabat pemerintahan dinegeri ini, Indonesia menjadi goyang dan memiliki berbagai penyakit yang sudah kronis. Penyakit-penyakit tersebut dapat dideteksi seperti dalam bidang ekonomi yang belum mencapai standar kemakmuran, bidang sosial politik yang carut-marut, bidang hankam yang sungguh masih jauh dari harapan, bahkan sampai bidang kebudayaan yang teledor dan sangat kurang waspada. Berbagai penyakit tersebut sampai saat ini masih belum bisa disembuhkan. Akibatnya, bangsa ini mengalami krisis kepercayaan multidimensi serta ketidak-PD-an dalam bertindak dan melakukan perubahan.
Slogan “Ayo Indonesia bisa” yang kebetulan digunakan dalam perhelatan akbar yang disebut Sea Games sesungguhnya menjadi titik awal bangkitnya Indonesia dari keterpurukan multi dimensi. Slogan tersebut keluar dimana bangsa ini masih berada dalam kondisi lemah disegala dimensi. Slogan itu seakan menjadi jamu yang siap menjadi obat bagi rakyat dan pemerintah bangsa ini utuk sedikit demi sedikit bangun dari keterpurukan. Slogan heroik ini memilki makna implikasi untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi seluruh rakyat dan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki bangsa ini mulai sekarang dan sampai akhirnya nanti. Semoga…

BAHASA DAN KEKERASAN (LANGUAGE AND VIOLANCE November 13, 2011

Posted by Maslathif Dwi Purnomo in Uncategorized.
add a comment

BAHASA DAN KEKERASAN
(Language and Violance)
Oleh: Maslathif Dwi Purnomo*

Bahasa tidak dapat dipungkiri lagi telah membentuk budaya. secara terus menerus, bahasa merupakan piranti sosial yang mampu menjadikan masyarakat memiliki identitas diri. melalui komunikasi yang dilakukan oleh anggota masyarakat bahasa berperan selain sebagai alat komunikasi juga menunjukkan identitas dan karakter seseorang, tinggi rendahnya kualitas komunikasi lisan maupun tulisan seseorang dapat dilihat dari bahasa yang digunakan. Semakin baik bahasa yang yang digunakan dalam komunikasi oleh pembicara maupun penulis, maka semakin mudah pula pendengar dan pembaca mendapatkan maksud dari pesan tersebut. begitu juga sebaliknya, apabila pembicara atau penulis menggunakan bahasa yang asal-asalan bahkan tidak sesuai dengan struktur kalimat yang seharusnya, maka interpretasi dari makna ungkapan tersebut akan lain dari apa yang diinginkan dan tidak jarang akan menimbulkan konflik serta kekerasan.
Dalam berkomunikasi verbal maupun tekstual, masyarakat cenderung mengunakan bahasa yang serampangan dan asal-asalan, hal ini diakibatkan karena komunikan menginginkan kemudahan dalam memilih kalimat yang digunakan, akan tetapi kalimat tersebut justru tanpa disadari menimbulkan arti yang berbeda bagi pendengar dan pembaca. kesalahan dalam penggunakan kata dalam bahasa lisan maupun tulisan akan berakibat fatal bagi makna yang terkandung dan ingin disampaikan dalam ungkapan atau tulisan tertentu, apalagi penghilangan beberapa kata dalam suatu ungkapan dan kalimat tertentu secara langsung akan menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca dan pendengar.
Masyarakat terus berkembang, begitu juga bahasa yang digunakan dalam komunikasi juga mengalami perkembangan sedemikian rupa, sehingga tidak jarang suatu bahasa yang dulu dipakai dalam komunikasi sehari-hari oleh masyarakat kini tak lagi dipakai dan tentunya menjadi tabu. hal ini diakibatkan karena beberapa faktor antara lain: pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bergesernya pola hidup tradisional menjadi modern dan bahkan hipermodern, serta berubahnya karakter masyarakat dari produsen menjadi lebih bersifat konsumeris yang melanda hampir seluruh lapisan masyarakat. tentunya hal-hal tersebut diatas sangat mempengaruhi perubahan bahasa yang dipakai oleh masyarakat. perubahan bahasa yang dipakai oleh masyarakat tak pelak memaksa institusi resmi bahasa (baca: Pusat Bahasa) harus pandai membuat kosakata baru bagi kesesuaian bahasa yang dipakai oleh masyarakat.
Penggunaan bahasa yang tidak tepat sering menimbulkan konflik, sebab setiap kata yang menjadi ungkapan mengandung makna dan makna itu terbentuk berdasarkan persepsi dan interpretasi orang yang terlibat dalam proses komunikasi. Ketidaktepatan pilihan kata yang digunakan akan menghasilkan persepi yang tidak sesuai dengan harapan para komunikan. Kesalahan persepsi akan menjadi hambatan yang besar dalam proses komunikasi. Bila hambatan yang ada tidak dikelola secara baik maka akan menimbulkan konflik, permusuhan, dan bahkan perang. Bila ini yang terjadi maka proses komunikasi yang dijalankan berarti gagal.
Hakikat komunikasi adalah understanding atau terciptanya kesepahaman antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Sebagian orang kadang-kadang menganggap remeh bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi sebab mereka menganggap bahwa bahasa itu mudah. Penggunaan kata “bangsat” dan “setan “oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sering kita dengar telah memicu timbulnya konflik antara elit politik di Indonesia. Apa pun alasannya, penggunaan kata kasar oleh anggota DPR yang terhormat tidak bisa diterima. Anggota DPR seharusnya menggunakan bahasa yang santun sebab keberadaan mereka merupakan representasi dari rakyat Indonesia. Mereka harus memberikan contoh yang baik kepada publik tentang bagaimana berkomunikasi yang baik. Mereka berbicara bukan mewakili suara mereka sendiri tetapi mereka mewakili suara rakyat sebab mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Wajar saja bila masyarakat memprotes penggunaan kata “bangsat” dan “setan” sebab kedua makna kata itu sangat bertentangan dengan identitas terhormat yang melekat pada anggota dewan.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “bangsat” berarti kepinding, kutu busuk, atau orang yang bertabiat jahat (terutama orang yang suka mencuri dan mencopet). Sedangkan kata “setan” bermakna roh jahat (yang selalu menggoda manusia supaya berlaku jahat), kata untuk menyatakan kemarahan, sumpah-serapah, dan orang yang sangat buruk perangainya. Betapa sangat buruknya kesan makna yang terdapat dalam kata bangsat dan setan. Kedua kata itu bersinonim negatif dan sangat tidak pantas diucapkan dalam forum dewan. Tetapi, mengapa kata-kata itu bisa keluar dari mulut anggota DPR yang terhormat? Apakah anggota DPR yang terhormat tidak menyadari bahasa yang digunakannya ketika mereka berkomunikasi di hadapan publik?. Realitas diatas hanyalah sekelumit fakta ketidaktepatan penggunaan bahasa, masih banyak fakta-fakta lain dari kesalahan berbahasa oleh masyarakat yang menimbulkan konflik dan kekerasan, baik kekerasan simbolik maupun kekerasan fisik.

Kurangnya Kesadaran berbahasa
Bahasa adalah nafas dalam komunikasi, karena tidak ada komunikasi dalam situasi apapun yang lepas dari bahasa sebagai alatnya. Oleh karenya, bahasa merupakan bagian penting dari kehidupan. Orang tidak bisa hidup tanpa bahasa sebab dalam setiap gerak kehidupan manusia berkaitan dengan bahasa. Karena begitu dekatnya hubungan bahasa dan manusia, sebagian dari kita cenderung kurang menyadari bahasa yang digunakan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran bahasa adalah mempelajari bahasa. Sebagian orang menganggap remeh bahasa, dengan mengatakan bahwa bahasa adalah persoalan mudah sehingga tidak perlu dipelajari. Anggapan seperti ini tentu saja salah sebab bahasa dalam konteks apapun sangat perlu dipelajari secara serius. Bahasa memang bisa diwariskan dari generasi terdahulu. Tetapi ini tentu saja tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak mempelajari bahasa. Sejak duduk di bangku Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar kita sebenarnya telah diajarkan kemahiran berbahasa Indonesia. Pelajaran bahasa itu sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan sebab salah satu kunci untuk menguasai ilmu pengetahuan adalah mahir menggunakan bahasa. Bahasa perlu terus dipelajari baik secara formal maupun informal sebab bahasa itu bersifat dinamis atau berkembang.
Dalam menggunakan bahasa kita harus mengetahui ragam bahasa, misalnya ragam bahasa formal dan informal. Ragam bahasa formal digunakan dalam kondisi resmi baik secara tulisan maupun lisan. Bahasa formal mempunyai standar tersendiri sehingga orang yang menggunakan bahasa formal mesti memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa formal baik dari segi kaedah bahasanya maupun pilihan kata yang digunakan. Penggunaan kata “bangsat”, “setan”, dan penyebutan jenis “hewan” dalam forum resmi adalah bertentangan dengan kaidah bahasa formal. Kata-kata tersebut tidak pantas digunakan dalam forum resmi oleh orang-orang yang terhormat sebab mengandung makna negatif dan kasar. Bahkan dalam kondisi informal pun kata-kata tersebut kurang dapat diterima sebab terlalu kasar, kecuali bagi komunitas-komunitas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan kekerasan.
Bahasa dan Identitas bahasa sangat berkaitan erat dengan penggunanya. Bahkan bahasa dapat merepresentasikan identitas penggunanya. Kata-kata yang terucap dari mulut seseorang dapat memberikan gambaran karakter, kepribadian, sikap, dan pandangan hidup. Jika seseorang menggunakan bahasa yang kasar maka ia cenderung mempunyai karakter yang kasar pula. Sebaliknya, jika seseorang menggunakan bahasa sopan, maka ia cenderung mempunyai karakter yang sopan pula.
Bila kita amati penggunaan bahasa kasar oleh anggota dewan, maka kita dapat memberikan makna betapa buruknya kondisi lembaga wakil rakyat itu. Mereka adalah wakil rakyat yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Apakah kita salah pilih? Kita kecewa dengan sikap yang mereka tunjukkan. Citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah, sopan dan berbudi bahasa yang baik hilang seketika oleh ulah sebagian anggota dewan. Mereka telah menampilkan kemahiran berbahasa yang sangat buruk seperti orang yang tidak mempunyai etika dan tidak pernah mempelajari strategi berbahasa yang baik. Padahal mereka termasuk kelompok elit politik dan kaum terpelajar. Mereka tampaknya mempelajari bahasa hanya sebagai pengetahuan, bukan untuk diimplementasikan dalam kehidupan mereka. Dengan demikian perlunya kesadaran berbahasa yang baik dan mampu merepresentasikan citra diri dan karakter kita sebagai bangsa yang sopan dan beradab.

Bahasa dan Kekerasan Simbolik
Kasus penggunaan bahasa kasar oleh anggota dewan termasuk dalam kekerasan simbolik yang dapat merusak kepribadian bangsa Indonesia. Kekerasan simbolik adalah kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata kasar kepada seseorang. Kekerasan simbolik sama dampaknya dengan kekerasan fisik. Kekerasan simbolik dapat merusak jiwa dan kepribadian seseorang. Lebih parahnya lagi, korban kekerasan simbolik cenderung mewarisi pengalaman kekerasan simboliknya yang alaminya. Akibatnya, orang yang sudah terbiasa dengan kekerasan simbolik akan cenderung mempunyai karakter kasar, emosional, anarkis, dan brutal. Kasus kekerasan simbolik yang ditampilkan oleh anggota dewan memberikan dampak destruktif bagi bangsa Indonesia. Kasus itu menjadi model yang salah dalam berbahasa. Generasi muda sangat mungkin mencontoh model yang salah itu. Bisa saja seorang siswa dengan mudah menyebut gurunya dengan kata bangsat akibat menonton bahasa yang digunakan anggota dewan. Bila ini terjadi, maka semakin buruklah kepribadian bangsa Indonesia akibat ulah anggota dewan yang tidak mempunyai kesadaran dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar.
Dalam realitas dimasyarakat dapat ditemukan betapa banyak kata atau istilah yang menggambarkan kekerasan, seperti tabok, pukul, jitak, tinju, jotos, bogem, tonjok, tunjek, sodok, tempeleng, gebuk, tampar, sikat, timpuk, dan hantam. Mengapa demikian banyak kata yang berhubungan dengan tindak kekerasan tersebut? Mengikuti teori Boas tentang hubungan bahasa dan budaya, bukankah itu semua menunjukkan dengan gamblang gambaran budaya masyarakat kita yang suka kekerasan? Dengan demikian jelas bahwa semula berbahasa adalah dorongan natural, namun sekaligus bahasa adalah fenomena kultural sehingga kemampuan berbahasa tidak bisa diwariskan secara genetik. Orangtua yang baik kemampuan berbahasanya tidak berarti anaknya juga akan baik. Demikian pula orangtua yang kebetulan bisu, tidak berarti anaknya menjadi bisu pula.
Berbahasa selalu bersifat publik, artinya bahasa selalu tumbuh bersama di tengah masyarakat. Wittgenstein dalam teori Language Game-nya, menyatakan manusia memperlakukan bahasa bagaikan sebuah permainan di mana ada pemain, penonton dan wasit. Sebuah permainan selalu memiliki aturan yang disepakati. Demikian juga berbahasa, tak sesiapapun bisa dengan seenaknya dan secara anarkis memberi makna dan memahami kata apalagi memaksakan makna sesuai yang dikehendaki tanpa melalui proses konvensi yang merupakan ciri fundamental bahasa.Tanpa adanya aturan sebuah permainan dan komunikasi, bahasa akan menciptakan kekacauan yang urutannya bangunan ilmu pengetahuan dan tertib sosial juga akan ikut kacau. Berbahasa yang benar memang bukan sekadar menata kata menjadi kalimat dan kalimat menjadi paragraf sesuai aturan gramatika, melainkan pula harus menyiratkan makna dengan penuh kejujuran sehingga tujuan komunikasi dengan bahasa sebagai alat penyampainya dapa terealisasi dengan benar dan sesuai.
Dalam proses komunikasi, ada tiga jenis komunikasi: agressif, passif, dan assertif. komunikasi agressif muncul dari pola pikir menang-kalah, win-lose; memandang diri sendiri pasti benar dan orang lain harus mengikuti kemauan kita. Komunikasi pasif muncul dari ketidakberdayaan diri sendiri dihadapan orang lain; membiarkan orang lain mengambil peran lebih aktif dari pada kita. Sedangkan komunikasi assertif berusaha mencapai kemenangan bersama-sama; I win – you win. Gaya agressif dan passif sama sama berada pada titik extrim yang mesti kita hindari. Sebab, komunikasi agressif menempatkan diri sendiri selaku komunikan sebagai pelaku kekerasan, sedangkan komunikasi passif memberi peluang orang lain untuk berperilaku kekerasan pada kita.
Realitas yang terjadi, ternyata tiap hari kita lebih banyak dijejali ungkapan-ungkapan agresif dengan gaya komunikasi win-lose, dan bukan win-win. Kita sering menjumpai berbagai kalimat yang sesungguhnya ambigu secara semantik dan salah penempatan secara pragmatik serta lebih bersifat mendiskreditkan seseorang atau komunitas tertentu ditempat-tempat umum serta kantor-kantor baik kantor pemerintah maupun swasta, bahkan ironisnya, kalimat-kalimat tersebut justru sering juga kita jumpai di institusi pendidikan dan bahkan di lembaga yang bergerak khusus dibidang bahasa. Kalimat-kalimat tersebut antara lain sebagai berikut:
“PEMULUNG MASUK DIGEBUK!” (sering dijumpai di kawasan perumahan elit)
“NGEBUT BENJOL” (sering dijumpai di Perkampungan padat penduduk)
“DILARANG KENCING DISINI, KECUALI ANJING!”(sering dijumpai di depan
perusahaan)
“MASUK TANPA SALAM, KELUAR TANPA KEPALA” (sering dijumpai didepan pintu
kamar kos Mahasiswa)
“DILARANG MEROKOK” (sering dijumpai di kantor-kantor dan institusi pendidikan)
“TIDAK MENERIMA SUMBANGAN DALAM BENTUK APAPUN” (sering dijumpai di
kantor-kantor, baik milik pemerintah maupun swasta)
“ADA UANG ADA BARANG” (sering dijumpai di kantin-kantin kampus/ Universitas)
“TAMU HARUS LAPOR!” (sering dijumpai di instansi dan pemukiman)
“YANG MEMBAWA HP HARUS DIMATIKAN” (sering dijumpai di Musholla dan Masjid)
Dan lain-lain masih banyak kalimat-kalimat yang sengaja ditulis oleh masyarakat dalam kondisi tertentu yang bersifat ambigu dan kesanya merendahkan salah satu pihak dari proses komunikasi ini.
Hal-hal diatas tentunya menimbulkan tanda tanya yang besar buat kita, apakah masih layak bangsa ini disebut sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang mengedepankan kesopanan, keluwesan, serta selalu santun dalam menggunakan kata dan kalimat? Masih ingatkah kita bahwa para pendiri negara ini adalah orang-orang intelektual yang memiliki kesantunan berbahasa sehingga dalam setiap diplomasi yang dilakukan dalam rangka memperoleh pengukuhan dan pengakuan internasional terhadap negara ini selalu berhasil karena menggunakan bahasa yang santun dan mencerminkan citra diri yang sesungguhnya dari bangsa indonesia. Namun hal tersebut ternyata mengalami distorsi sehingga saat ini kita sudah jarang menemukan kesantunan berbahasa oleh para elit politik. Bahkan lebih ironis lagi ketidaksantunan berbahasa yang dilakukan oleh para elit politik di negeri ini ternyata sudah menjadi virus yang mewabah keseluruh lapisan masyarakat, sehingga fenomena kekerasan berbahasa seperti tersebut diatas sudah menjadi hal biasa digunakan oleh masyarakat negeri ini.

Penutup
Bahasa komunikasi memiliki dua fungsi; yang pertama sebagai alat pencapaian tujuan dalam komunikasi dan yang kedua sebagai wujud citra diri dan karakter pengguna bahasa. Sebagai alat pencapai tujuan dalam komunikasi selayaknya bahasa digunakan sesuai dengan tata bahasa yang benar dan terarah, karena tanpa menggunakan tata bahasa yang benar dan terarah maksud dan tujuan dari komunikasi tidak akan pernah tercapai. Selanjutnya pemilihan kata (diksi) yang tepat dalam komunikasi mutlak harus dilakukan, karena kesalahan dalam pemilihan kata akan berakibat fatal dan bahkan lebih jauh akan mempengaruhi pola pikir masyarakat, oleh karena itu kata atau kalimat yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan dalam masyarakat harus semaksimal mungkin dihindari. Penghindaran terhadap terhadap pemilihan kata yang dapat memicu konflik dan kekerasan bukan saja harus dilakukan oleh para elit politik dan pejabat negara di negara ini, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat bangsa ini harus menyadari betapa pentingnya memilih kata yang sopan, lugas, dan tidak merendahkan orang lain maupun golongan tertentu dalam setiap peristiwa komunikasi yang diciptakan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai wujud dari citra diri dan karakter pengguna bahasa, setiap komunikasi yang dilakukan oleh warga masyarakat harus berpedoman pada pola assertif bahasa yaitu model win-win. Artinya setiap komunikasi yang dilakukan harus jauh dari tujuan merendahkan, mendiskreditkan serta mencaci orang lain, karena sesungguhnya dalam bahasa tidaklah ada pembeda antara seseorang dengan orang lain maupun golongan tertentu. Sehingga semakin baik bahasa yang digunakan oleh seseorang atau kelompok dalam menyampaikan ide dan fikiran serta untuk tujuan tertentu, maka akan semakin nyata pula bahwa citra diri dan karakter pengguna bahasa adalah termasuk dalam kategori baik dan berwibawa. Citra diri dan karakter tersebut lebih lanjut akan menjadi citra diri dan karakter masyarakat dan bangsa indonesia yang beradab dan sopan dalam setiap sendi kehidupan. Semoga…!!!

PERNAK-PERNIK BAHASA SEBAGAI PERISTIWA SOSIAL, POLITIK DAN BUDAYA (Suatu Kajian Bahasa dalam perspektif sosiolinguistik) Maret 23, 2010

Posted by Maslathif Dwi Purnomo in Uncategorized.
add a comment

ABSTRACT
Language is a representation of thought, feeling, objective, action and destination. People use language to communicate their thoughts to others. But language is not just limited to the act of communication of one’s thought. People do many more things with language. The use of language brings about certain effects and change in the environment. Language can be viewed not just as a system of representation but as a vehicle for all sorts of social activity. In the same condition, language is a social phenomenon, forming culture, and also as the tool of communication in certain goal on politics. Therefore, language must be used on its procedure; the diction of language should be taken briefly, the use of language also should be used depend on reality, context, situation, and condition, because in this case, Language is as not just a form of verbal activity to one side phenomenon, but it has many correlation between one to another.
Key words: Language, social phenomenon, culture, politics

PENDAHULUAN
Bahasa lahir dari masyarakat, bahasa selalu digunakan oleh masyarakat, bahasa membentuk citra diri, karakter, dan kepribadian masyarakat. dalam konteks nyatanya, dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat selalu menggunakan bahasa, karena bahasa adalah alat komunikasi pemikiran, keinginan, pemahaman, pengetahuan dan keunggulan yang senantiasa digunakan oleh masyarakat dalam interkasinya. Pandangan de Saussure (1916) yang menyebutkan bahwa bahasa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan, yang sama dengan lembaga kemasyarakatan lain, seperti perkawinan, pewarisan harta peninggalan, dan sebagainya telah memberi isyarat akan pentingnya perhatian terhadap dimensi sosial bahasa. Namun, kesadaran tentang hubungan yang erat antara bahasa dan masyarakat baru muncul pada pertengahan abad ini (Hudson 1996). Para ahli bahasa mulai sadar bahwa pengkajian bahasa tanpa mengaitkannya dengan masyarakat akan mengesampingkan beberapa aspek penting dan menarik, bahkan mungkin menyempitkan pandangan terhadap disiplin bahasa itu sendiri. Argumentasi ini telah dikembangkan oleh Labov (1972) dan Halliday (1973). Alasannya adalah bahwa ujaran mempunyai fungsi sosial, baik sebagai alat komunikasi maupun sebagai suatu cara mengidentifikasikan kelompok sosial. Apabila kita mempelajari bahasa tanpa mengacu ke masyarakat yang menggunakannya sama dengan menyingkirkan kemungkinan ditemukannya penjelasan sosial bagi struktur yang digunakan. Satu aspek yang juga mulai disadari adalah hakikat pemakaian bahasa sebagai suatu gejala yang senantiasa berubah. Suatu pemakaian bahasa itu bukanlah cara pertuturan yang digunakan oleh semua orang, bagi semua situasi dalam bentuk yang sama, sebaliknya pemakaian bahasa itu berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, baik faktor sosial, budaya, psikologis, maupun pragmatis. Hubungan bahasa dan faktor-faktor tersebut dikaji secara mendalam dalam disiplin sosiolinguistik.
Dari perspektif sosiolinguistik fenomena pemilihan bahasa (language choice) dalam masyarakat multibahasa merupakan gejala yang menarik untuk dikaji. Fasold (1984: 180) mengemukakan bahwa sosiolinguistik dapat menjadi bidang studi karena adanya pilihan pemakaian bahasa. Fasold memberikan ilustrasi dengan istilah societal multilingualism (multilingualisme masyarakat) yang mengacu pada kenyataan adanya banyak bahasa dalam masyarakat. Tidaklah akan ada bab tentang diglosia, apabila tidak ada variasi tinggi dan rendah. Apabila dicermati setiap bab dalam karya Fasold (1984), akan jelas bahwa setiap kajian dalam karya itu dipusatkan pada kemungkinan adanya pilihan yang bisa dibuat di dalam masyarakat mengenai penggunaan variasi bahasa. Statistik sekalipun menurut Fasold (1984) tidak akan diperlukan dalam kajian sosiolinguistik, apabila tidak ada variasi dalam penggunaan bahasa dan pilihan di antara variasi-variasi tersebut.

Masyarakat terus berubah, pun juga bahasa, sehingga bahasa dan realitas sosial tidak bisa dipisahkan. Karena itu, perubahan bahasa terjadi karena perubahan sosial baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebaliknya, perubahan sosial berimplikasi pada perubahan bahasa. Karenanya, bahasa tidak hanya dibentuk dan ditentukan, tetapi juga membentuk dan menentukan realitas sosial. Bahasa bukan sekadar alat untuk mengungkapkan pikiran, tetapi wahana komunikasi umat manusia. Kehadiran bahasa dalam kehidupan manusia tidak bisa dianggap secara tiba-tiba, tetapi melalui proses sistem kode atau lambang yang disepakati oleh warga suatu masyarakat atau kelompok secara bersama-sama. Karenanya, bahasa juga dianggap berdimensi sosial. Sebab, bahasa merupakan aspek kegiatan kehidupan sosial manusia.

Tidak banyak yang menyadari bahwa perkembangan bahasa—tentu saja termasuk perubahannya—mengungkapkan banyak tentang keadaan masyarakat tempatnya bahasa digunakan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan bahasa memang dapat ditinjau semata-mata dari sisi teknis, misalnya bagaimana menyebarluaskan kosa kata, ejaan, pemenggalan kata dan pola kalimat yang benar. Tetapi dari sisi lain, bahasa dapat ditinjau berkaitan dengan perkembangan dalam masyarakat yang lebih mendasar, misalnya mengenai dinamika perubahan sosial, pembentukan dan pergeseran nilai-nilai sosial, bahkan dalam perubahan politik. Semua yang terjadi di masyarakat terungkap sejelas-jelasnya dalam bahasa. Dengan kata lain, bahasa merupakan cermin paling jelas keadaan masyarakat penggunanya.

Bahasa dalam konteksnya bukan hanya peristiwa komunikasi verbal – tekstual semata, bahasa tidak hanya digunakan secara monoton untuk menyampaikan sesuatu ansih melalui kata – kata maupun tulisan. Setiap situasi yang terjadi di masyarakat hampir selalu tercermin di dalam praktik berbahasa. Sebab, salah satu peran bahasa adalah untuk membangun dan memelihara hubungan sosial, untuk pengungkapan peranan-peranan sosial, termasuk peranan komunikasi yang diciptakan oleh bahasa itu sendiri (Paina, 2000). Karenanya, situasi yang aman dan damai akan melahirkan simbol-simbol kebahasaan yang mantap dan stabil atau konstan dalam kosa katanya. Sebaliknya, situasi yang bergejolak dan tidak menentu juga akan tercermin dalam ungkapan-ungkapan bahasa yang bersifat ambigu dan makna yang simpang siur. Kesimpangsiuran dan keambiguan makna yang demikian ini merupakan fenomena kebahasaan yang timbul karena adanya gejolak kehidupan di masyarakat.

Dalam ranah politik, bahasa memagang peranan yang sangat penting, tak jarang para politikus di negeri ini menggunakan bahasa sebagai senjata utama untk mendiskreditkan (baca: melemahkan) lawan politiknya, pembunuhan karakter (character assassination) terhadap lawan politik selalu dilontarkan dengan menggunakan bahasa, sementara itu pilihan bahasa yang digunakan untuk pelemahan dan pembunuhan karakter tersebut juga bervariasi, ada yang fulgar, sindiran, jargon yang politik yang berlawanan dengan makna sebenarnya (opposite meaning) serta penyebutan julukan yang beraneka ragam terhadap lawan politik masing-masing. Disamping itu, Bahasa juga memegang peranan penting dalam upaya untuk meyakinkan massa terhadap visi, misi dan orientasi yang ingin diwujudkan oleh elit politik atau partai politik tertentu. Maka dalam hal ini, jalas bahwa bahasa adalah faktor yang urgen dalam pembentukan mindset masyarakat dalam ranah politik di negeri kita ini. Kajian selanjutnya adalah, sejauh mana mana bahasa mampu membentuk karakter masyarakat dalam ranah politik, sosial dan budaya, serta mampukah kebiasaan politik, sosial dan budaya melahirkan citra bahasa yang bermartabat sebagai alat komunikasi dan mengkomunikasikan sesuatu?. Ke arah muara kajian inilah tulisan ini akan berlayar.

Berbahasa sebagai peristiwa sosial budaya
Dalam kajian sosiolinguistik, bahasa dipelajari sebagai suatu proses sosial yang membentuk budaya, karenanya bahasa tidak mungkin dikaji lepas dari faktor sosial budaya yang berlaku pada saat itu. Oetomo (1991) mendeskripiskan bahwa bahasa bukanlah melulu alat komunikasi yang steril, melainkan juga untuk menunjukan identitas sosial budaya, untuk memelihara hubungan sosial budaya dan acapkali merupakan peristiwa sosial budaya. Dalam dimensi ini tentulah kita akan kehilangan identitas sosial dan budaya manakala suatu komunikasi yang terjadi lepas dari peristiwa berbahasa dan konteks bahasa itu sendiri.

Sementara itu, Kartomiharjo (1989) menyebutkan peristiwa berbahasa oleh masyarakat tergantung dalam konteks pembicaraan yang sedang dibicarakan, tidak selalu harus menampilkan bentuk kenyataan yang sebenarnya dalam penggunaan bahasa itu. Lebih lanjut kartomiharjo menjelaskan bahwa dalam bahasa Indonesia misalnya, kita mengenal kata “minta”, akan tetapi kata tersebut jarang sekali digunakan dalam peristiwa komunikasi sehari-hari. Sebagai contoh peristiwa komunikasi yang terjadi antara seorang suami yang dengan sangat rela menyerahkan seluruh pendapatannya kepada istrinya tidak menggunakan kata “minta” kepada istrinya jika ia menginginkan sesuatu baik uang maupun kebutuha lainnya, walaupun demikian sang istri akan langsung mengerti dengan maksud dan tujuan suami tersebut; hal tersebut dapat dilihat dari peristiwa komunikasi sebagai berikut:
Suami : Bu… rambutku sudah panjang lho…!!!
(istri yang baik tentu tidak akan berkata)
Istri : ya digelung saja pak,, kenapa rupanya….?
akan tetapi istri yang baik tentu akan langsung mengerti akan maksud dan tujuan suami tersebut dan berkata: “iya pak, 20 ribu cukup lah itu pak untuk pangkas rambut sekalian beli rokok bapak…”

Petikan dialog diatas lebih lanjut oleh Austin (1962) dikatakan sebagai peristiwa tindak tutur (speech acts). Speech acts (tindak tutur) memiliki tiga unsur penting yaitu locution act (ujaran yang disampaikan), illocution (makna yang terkandung dalam ujaran) serta perlocuttion (refleksi/ tanggapan yang diberikan oleh pendengar terhadap maksud dari pembicara). Peristiwa bahasa selalu terkait antara kondisi realitas dengan maksud dan tujuan yang ingin diraih dalam peristiwa tersebut, sebagai contoh ketika sepasang suami dan istri sedang berbelanja di pasar sentral dan kebetulan lewat di pertokoan baju, sang istri melihat ada baju yang menarik dan berkata:
Istri : pak, baju itu cantik dan baru modelnya ya..
Suami yang baik dan mengerti tentu tidak akan berkata:
Suami : ya, memang ini toko, tentu semua baju cantik dan modelnya baru, kalau yang tidak cantik dan bekas ya dijual di kaki lima sana.
Akan tetapi suami yang baik pasti akan bilang: “nunggu gajian bulan depan ya bu, kita beli bedak untuk si kecil dulu”.

Contoh dialog yang masih menghubungkan antara realitas sosial dengan keinginan yang ingin dicapai dapat dicerna ketika seorang suami yang sudah satu bulan meninggalkan istri untuk mengikuti seminar Pendidikan Internasional di Jakarta kemudian berkata kepada istrinya:
Suami : Bu… sudah jam 11 ya, ayo’..
Istri yang penuh pengertian dengan kondisi suami tentu tidak akan berkata:
Istri : ya pak, ini memang sudah malam
Tetapi ia akan mengatakan:
Istri : Waduh lagi berhalangan pak, bapak lupa ya…
Atau ia akan mengatakan: “tunggu dulu sebentar pak, si upik belum tidur…”
Beberapa dialog diatas adalah peristiwa bahasa sekaligus pada saat yang sama merupakan peristiwa budaya yang jelas menunjukkan bahwa makna kalimat jsutru diperoleh bukan dari kebenaran gramatikal kalimat itu sendiri, akan tetapi justru diperoleh dari peristiwa budaya sesuai dengan konteks dan setting dimana bahasa itu digunakan. Tentunya apabila peristiwa berbahasa seperti tersebut diatas dimaknai sesuai dengan makna gramatikal – tekstualnya dengan tanpa melihat faktor sosial dan budaya yang mengiringinya, maka yang akan terjadi adalah konflik horizontal antar pelaku dialog.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamati bahwa gaya bahasa seseorang atau pilihan ragam bahasa (language choice) seseorang akan sangat terkait dengan faktor yang oleh oetomo (1981) disebut sebagai faktor “luar bahasa”. Artinya dalam konteks ini tidak seorang pun akan berbahasa yang sama dengan lawan berbicara yang berbeda, baik dari sisi umur, tingkat pendidikan, tingkat sosial, jenis kelamin, kekerabatan, pekerjaan dan sebagainya. Seseorang akan mengatakan: “terbang kemana aja kau bro, kok lama kali ga muncul”, kepada tema sejawatnya yang sudah lama tidak dilihatnya. Hal ini tentu berbeda apabila dia bertemu dengan dosennya yang sudah lama tidak datang mengajar ke kampus karena menjadi pembicara pada salah satu seminar di kabupaten Toba samosir, tentu dia akan berkata: “apa kabar mam, kami ga jumpa mam beberapa hari ini, mam sibuk ya”. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa pilihan ragam bahasa (language choice) sangat bergantung pada setting dan stratifikasi sosial dimana bahasa itu digunakan (Rahardjo, 2002).

Sosiolinguistik beroperasi untuk menghubungkan anatara dua variabel yang mempengaruhi aspek kebahasaan (Rahardjo, 2002). Ini dapat kita lihat ketika seorang penceramah dengan tegas dan semangatnya berbicara didepan audiennya seraya berkata “ yang benar telah datang dan yang batil akan lenyap”. Dalam kalimat tersebut terkandung dua variabel, yaitu pertama variabel linguistik, artinya kalimat tersebut masih mengandung pertanyaan siapa, kapan dan dimana yang tentunya hal tersebut akan diperjelas dengan variabel sosial, yaitu kejelasan makna karena situasi dan kondisi dimana kalimat itu digunakan.

Dari sini jelas bahwa dalam kaitanya, berbahasa adalah suatu peristiwa sosial dan budaya, bahwa antara bahasa dan konteks sosial tidak bias dipisahkan, sampai akhirnya berbahasa dalam kontek sosial melahirkan suatu kebudayaan dimasyarakat. Hal ini bias dipahami karena bahasa hakikatnya adalah sarana untuk menyampaikan sikap pribadi dan hubungan antar pribadi yang terjadi dalam interaksi masyarkat (Rahardjo, 2002). Dalam konteks ini brown and Yule (1983) menyebutnya sebagai “Interactional Function” sementara oleh Halliday (1976) dinamakan “Interpersonal Function” yang tentunya bukan sekedar mengutamakan aspek ideational function akan tetapi lebih jauh lagi, penggunaan bahasa dalam konteks ini lebih mengedepankan aspek interaksioa, karena berbahasa dalam ranah ini sekaligus membentuk sosial, dan budaya, pun juga sebaliknya setting sosial dan kondisi budaya mendorong pemilihan ragam bahasa (language choice) yang sesuai dengan konteksnya. Jadi bisa dibenarkan apa yang dikatakan oleh kartomiharjo (1989) bahwa komunikasi interpersonal lebih banyak digunakan dimasyarakat dan mempengaruhi kondisi bahasa, pembentukan sosial dan budaya masyarakat.

Bahasa ditengah transformasi politik Indonesia kontemporer
Politik tentu tidak asing lagi bagi telinga rakyat Indonesia, setelah lepas dari hegemoni kekuasaan orde baru, kemudian masuk kedalam era baru yang lebih dikenal dengan era reformasi, dan sampai sekarang kita masih berada di era reformasi. Masyarakat telah disuguhi dengan perubahan-perubahan diberbagai sektor, Tentunya implikasi dari perubahaan tersebut membawa dampak yang besar disemua lini penting negeri ini, khususnya politik. Realisasi sistem politik yang lebih systemic, transparan, akuntabel, kredibel, jujur dan selalu berpedoman pada kepentingan rakyat bukan kepentingan sesaat para penguasa menjadi misi dari perubahan politik di era ini. Usaha untuk memerankan peran politik sebaik mungkin terlihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh para elit politik di negeri ini dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, ranah hukum bekerja maksimal dengan dibentuknya Mahkamah konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (baca: KPK), dan reformasi ditubuh Polri sebagai aparat garda depan penegak hukum di negeri ini. Begitu juga ranah Ekonomi, ranah pendidikan, pemerintahan, kesemua ranah tersebut mengalami perubahan mendasar demi mewujudkan perubahan yang lebih baik yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan menumbuhkan martabat bangsa. Hal diatas diupayakan sebagai mindset bangsa ini untuk mewujudkan demokrasi yang dicita-citakan.

Dalam dunia politik, peranan bahasa sangat besar. Proses politik merupakan praktik komunikasi, bagaimana mendayagunakan bahasa sebagai alat komunikasi politik yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks sosial, politik, dan kultural, bahasa digunakan untuk mengontrol dan mengendalikan masyarakat melalui pengontrolan makna. Panggabean (dalam Santoso, 2003:4) mengatakan tokoh-tokoh politik mempergunakan bahasa bukan saja untuk menyatakan pendapatnya melainkan untuk menyembunyikannya. Hal itu karena di balik pikiran itu terdapat kepentingan-kepentingan yang harus dipertahankan. Untuk menyembunyikan pikiran-pikiran politik tersebut, bahasa politik harus ditata sedemikian rupa karena dalam struktur linguistiknya penuh dengan muatan kekuasaan yang tersembunyi.

Bahasa sejatinya merupakan piranti komunikasi universal yang sudah ada sejak peradaban umat manusia itu lahir. Sebagai piranti komunikasi, bahasa akan terus berkembang seiring dengan dinamika zaman dan masyarakat penggunanya. Bahasa, dengan demikian, akan terus ada dan eksis hadir di tengah-tengah peradaban umat manusia sebagai media komunikasi dan interaksi dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk dalam ranah politik dan perubahannya. Bahasa sebagai alat penyampaian ide, tujuan, serta kepentingan tentunya mengambil bagian dari perubahan ini, tidak ada satupun perubahan ranah politik dinegeri ini yang luput dari bahasa sebagai alat komunikasinya. Bahasa selalu menjadi otak dari pembentukan karakter politik yang ingin dibangun oleh para elit politik (Rahardjo: 2008). Karenanya, mustahil penyampaian visi, misi, orientasi, ide gagasan dan kepentingan yang ingin disampaikan oleh para elit politik sampai kepada rakyat tanpa melalui penggunaan bahasa, dan tentunya pilihan bahasa (Language choice) haruslah mampu merepresentasikan maksud yang ingin disampaikan.

Sementara itu, bahasa dalam sudut pandang politik kekuasaan, Bahasa adalah senjata mamatikan bagi kekuasaan, seperti yang dikemukakan Barnes (2004:2) bahwa politik adalah suatu seni atau kegiatan untuk memperoleh kekuasaan dan menambah kekuasaan. Dengan demikian, politikus harus menguasai bahasanya untuk alasan penting karena siapapun yang menguasai bahasa, ia akan berkuasa. Akan tetapi, pendapat Barnes tersebut dapat sebaliknya, dengan bahasa seseorang dapat tercerabut dari kekuasaannya. Contoh konkretnya adalah pernyataan Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang gemar membuat blunder bahasa, “Anggota DPR kok seperti taman kanak-kanak”, “Gitu saja kok repot”, “Ga jadi presiden ga pathe’en”. Pernyataan tersebut menyebabkan anggota DPR gerah dan akhirnya melawan Gus Dur. Kontroversi bahasa pada akhirnya membuat Gus Dur jatuh dari kekuasaan. Pernyataan Gus Dur dianggap oleh DPR saat itu sebagai suatu ‘keterkejutan” bahasa. Barangkali hal semacam ini (Keterkejutan) lebih dikarenakan kungkungan (hegemoni) bahasa yang telah diderita oleh rakyat Indonesia selama kekuasaan orde baru, sehingga para elit politik saat itu merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Dur merupakan suatu hal yang tabu dan melanggar aturan – aturan maksim pragmatisme bahasa yaitu maksim norma dan maksim kesantunan berbahasa.

Bahasa politik sangat erat kaitannya dengan upaya untuk merebut simpati rakyat. Ia hadir dan dibutuhkan untuk menumbuhkan pencitraan tertentu agar rakyat terpengaruh dan tersugesti oleh propaganda dan ikon-ikon politik yang ditawarkan. Dalam konteks demikian, seorang politisi yang cerdas, dengan sendirinya perlu memiliki kecerdasan linguistik dalam upaya membangun komunikasi dan interaksi dengan publik. Ini artinya, tuturan (speech) politik yang mereka lontarkan idealnya mengandung muatan dan misi kerakyatan melalui bahasa yang sederhana, gampang dicerna, dan terhindar dari kesan bombastis.

Bahasa politik sungguh harus bisa mengkomunikasikan maksud dan tujuan dari para elit politik kepada rakyat sebagai subyek ide maksud dan tujuan tersebut. Penggunaan bahasa yang lugas, sederhana, gampang dicerna dan tidak terlalu membabi buta akan dengan mudah dicerna oleh rakyat, karena ketika sedang membuat pernyataan – pernyataan politik –walaupun para elit politik tidak berhadapan langsung secara visual dengan rakyat– akan tetapi sejatinya mereka sedang berkomunikasi dengan rakyat lewat pernyataan – pernyataan yang disampaikan, hal inlah yang menurut Brown & Yule (1983) dikatakan sebagai “Interactional function” dalam proses Interactional function, pembicara –para elit poitik– melalui pernyataan-pernyataannya harus mampu mengkomunikasikan ide dengan bahasa yang bisa dicerna oleh rakyat. Karena pada dasarnya ketika para elit politik membuat pernyataan maka sesungguhnya mereka telah melakukan fungsi seperti disebut oleh Halliday (1973) sebagai fungsi interpersonal meaning.

Namun, sungguh disayangkan, ketika Pemilu sudah menjelang babak-babak akhir, rakyat di negeri ini disuguhi dengan permainan bahasa politik “kekerasan” antar parpol atau antar caleg. Perang iklan di media yang memanas atau maraknya baliho politik melalui tampilan wajah narsis yang elitis dan tidak pede, merupakan salah satu indikator, betapa politisi kita selama ini abai terhadap bahasa politik yang berbasis kerakyatan. Mesin politik yang mereka gunakan untuk mendulang suara rakyat tidak lagi digerakkan dengan semangat dan nurani kerakyatan, tetapi semata-mata untuk menjegal dan melumpuhkan lawan politik yang hendak menjadi rivalnya. Rakyat yang sudah lama menunggu realisasi janji-janji yang selalu digelontorkan dari mimbar-mimbar kampanye justru dikebiri dan dimarginalkan.

Hal serupa juga dapat kita cermati dan amati saat ini, ketika sedang bergulir skandal Bank Century, maka perang bahasa politik pun kembali muncul. Pilihan-pilihan (language choices) yang digunakan oleh para elit politik untuk menjustifikasi kebenaran masing-masing baik oleh kelompok pendukung bailout maupun kelompok penolak cenderung lebih banyak mengarah pada eufemisme bahasa serta menjurus pada sarkasme bahasa. Hal ini dapat kita lihat dari ungkapan-ungkapan pendukung bailout seperti “Bailout adalah keputusan yang tepat untuk menahan inflasi karena bank Century adalah Bank yang “gagal berdampak sistemik”. Dari kalimat itu muncul pertanyaan, apa maksud dari “gagal berdampak sistemik” istilah ekonomikah? Atau justru hanya pengkaburan dari kata “bankrut”. Demikian juga dengan tudingan kelompok penolak bailout Century yang mengatakan “KPK main mata dalam kasus century”. Kenapa harus kata “main mata” yang digunakan? Kenapa tidak langsung saja ditegaskan bahwa ada indikasi KPK sengaja mengulur waktu untuk menyelesaikan kasus Century ini. Inilah yang mungkin selaras dikatakan oleh Rahardjo (2008) bahwa bahasa politik saat ini telah masuk kembali kepada bahasa eufimisme bahasa seperti yang terjadi dalam masa Orde Baru lalu. Sungguh sangat disayangkan.
Akhirnya, Bahasa politik sesungguhnya harus berbasis kerakyatan, karena dalam konteks ini, bahasa merupakan piranti komunikasi politik, baik verbal maupun nonverbal, yang menjadikan rakyat sebagai subjek yang perlu diangkat harkat dan martabatnya menuju nilai-nilai kemanusiaan sejati. Rakyat tak lagi dimanfaatkan dan dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat, tetapi benar-benar memanusiakan mereka melalui konsistensi antara kata dan tindakan. Rakyat tak lagi butuh janji-janji politik yang mengapung-apung dalam slogan, tetapi butuh realisasi dan bukti konkret. Bukan janji, melainkan bukti. Hiperbolisme dan eufemisme bahasa melalui penggunaan ungkapan yang cenderung manis dan berlebihan justru akan menjadi bumerang bagi politisi kita ketika mereka gagal mewujudkan janji-janji itu.

PENUTUP
Sungguh bahasa merupakan piranti sosial, politik, dan budaya. Bahasa mampu membentuk realitas sosial yang pada saat bersamaan juga memperkokoh budaya yang berlaku dimasyarakat. Dalam ranah politik, bahasa juga memegang peranan yang sangat penting, karena melalui pengolahan dan pemilihan bahasa yang cermat maksud dan tujuan politik tertentu akan dapat dengan mudah memperoleh simpati masyarakat.

Sugguhpun demikian, pemilihan dan pengunaan bahasa yang tidak sesuai dengan konteks situasi (register) dan kondisi (genre) akan menimbulkan berbagai konflik, baik konflik horizontal (sejajar) antara pengguna bahasa (baca: pembicara dan pendengar) maupun konflik vertikal (tegak lurus, ke atas dan kebawah) antara pemegang policy –kebijakan– (baca: Pemerintah, Elit politik) dengan obyek khalayak ramai (masyarakat). Hal tersebut lebih lanjut tentu akan menimbulkan konflik sosial, politik bahkan budaya. Karenanya, kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan bahasa mutlak diperlukan dalam situasi dan kondisi tertentu dan dipahami sebagai sebuah peristiwa yang lazim terjadi.

Kajian sosiolinguistik mutlak diperlukan dalam rangka pengembangan bahasa yang terjadi dalam realitas masyarakat, karena sosiolinguistik memahami semua jenis karakter, misi, dan urgensi kebahasaan yang terjadi dimasyarakat. Tentunya, wilayah – wilayah kajian sosiolinguistik tidak hanya mencakup ranah sosial dan budaya, tetapi juga diperluas kearah ranah politik sebagai salah satu gejala sosial yang timbul akibat dari pergesekan dan pergolakan kepentingan individu maupun kelompok. Sehingga praktek-praktek kebahasaan yang terjadi dimasyarakat akan dengan sendirinya tertata rapi menuju kepada uregnsi yang sebenarnya sebagai bagian dan produk sosial kemasyarakatan. Ya, bahasa memang sebuah keniscayaan di masyarakat yang membentuk karakter sosial, identitas budaya, dan penguatan sistem serta tujuan politik. Wallahu A’lam….!

Ujian Nasional dan Pernak-pernik yang menyertainya Maret 22, 2010

Posted by Maslathif Dwi Purnomo in Uncategorized.
add a comment

Beberapa waktu lalu saya mengkuti Seminar dan lokakarya Pendidikan di Hotel Dharma Deli Medan, semiloka tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan Nasional baru “Dr. Ir.Nur Muhammad Nuh, MA”. dalam kesempatan itu pak menteri berbicara tentang model dan konsep pendidikan konstruksional baru yang akan beliau kembangkan di Indonesia. lebih lanjut beliau memaparkan, bahwa ada lima pilar yang harus dijadikan mindset pendidikan di Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang. pertama, pendidikan harus berorientasi pada “Discipline knowledge”, artinya pendidikan harus menghasilkan orang-orang yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan apa yang diminati dan dikehendaki, namun tidak luput dari dasar-dasar ilmu yang lain yang terkorelasi dengan disiplin yang dikehendaki, dalam perspektif ini, seorang pengajar diwajibkan memiliki profesionalisme ke-ilmuan sesuai dengan bidang yang diajarkan. Apabila dia mengajar Bahasa Inggris, maka ia harus memiliki keahlian bahasa inggris baik secara formal mapun skill dan kecakapan, apabila ia mengajar ilmu Nahwu, maka dia juga harus memiliki keahlian secara formal dan skill tentang ilmu nahwu tersebut. Kedua, pendidikan harus mampu melakukan langkah “Synthesizing” artinya setelah memperoleh pengetahuan yang sinambung dengan apa yang diharapkan, seorang terdidik harus mampu melakukan pemetaan terhadap suatu masalah dengan mengetahui akar pokok masalah dan mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, dalam kaitannya dengan pilar yang kedua ini, lebih lanjut menurut pak mendiknas bahwa seorang terdidik akan tetap mempertahankan suatu konsep lama yang masih baik dan senantiasa berupaya mencari konsep baru yang jauh lebih baik, (Almuhafadhotu ‘Ala Al-qodimi sholih, wal akhdzu bil jadidi Al-ashlah).

Ketiga, seorang terdidik harus memiliki insting keratifitas yang disebut dengan “Creative Mind” artinya menemukan hal-hal yang baru menjadi sebuah kelaziman bagi seorang yang memiliki pendidikan, dan itu bermuara dari dorongan seorang pengajar yang senantiasa memberikan gambaran-gambaran akan hal-hal yang baru, sehingga pelajar memiliki insting untuk berkreatifitas dengan pengetahuan yang dimilikinya. Keempat, Pendidikan harus dilandasi dengan sikap saling menghargai, istilah ini kemudian disebut “Respectful Mind” artinya, apapun dasar keilmuan yang dimiliki, pendidikan harus berorientasi sama yaitu mencerdaskan, memahamkan, dan membuat mengerti tentang tujuan pendidikan itu sendiri. Kelima, Pendidikan harus berorientasi pada pembentukan karakter seseorang ( character building). Seorang terdidik harus memiliki akhlak prilaku dan pola pikir terdidik juga, sehingga ia nanti akan bersifat terbuka dan menghargai orang lain. Dalam konteks ini beliau menyebut dengan istilah “Etical Mind”. Hal ini harus dimiliki, karena dasar dari manusia yang terdidik dan memiliki pendidikan haruslah memiliki karakter yang jelas,yaitu karakter berakhlak mulia.

Berdasar pada lima pilar pendidikan yang harus menjadi Mindset tersebut diatas, saya mencoba mengkaitkan dengan kondisi realitas pendidikan di Negara kita saat ini, khususnya dengan berlangsungnya Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu bentuk evaluasi pendidikan yang saat ini tengah berjalan di tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajat. Pertama, jika pendidikan di Indonesia harus mengarah pada penguasaan ilmu secara professional (Discipline Knowledge). Mengapa Ujian Nasional harus dilaksanakan dan menjadi satu-satunya acuan kelulusan bagi seorang pelajar? (walaupun dalam konteks ini pemerintah berdalih bahwa Mapel lain juga menjadi dasar bagi kelulusan, tapi pada kenyataannya tidak). Bukankah materi-materi yang di ujikan dalam UN tersebut masih terlalu jauh dari merepresentasikan keluasan ilmu yang telah dipelajarai oleh pelajar? Apakah tidak disadari bahwa dengan hanya mengujikan beberapa (6 Mapel untuk tingkat SMA/sederajat dan 4 Mapel untuk tingkat SMP/sederajat) mata pelajaran yang telah dipelajari oleh pelajar, akan menumbuhkan sikap meremehkan pelajaran lain yang telah dipelajari? Bisakah dikatakan mengarah pada profesionalisme, apabila seorang pelajar harus mati-matian mempelajari suatu mata pelajaran yang sama sekali tidak dia sukai dan tidak mengarah pada profesionalisme yang diharapkan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang berkecamuk dipikiran saya, karena sepertinya masih terlalu jauh dari mindset yang diharapkan yaitu “Discipline Knowledge” sebagai pilar yang ingin diterapkan dalam pendidikan di Indonesia saat ini.

Kedua, seorang yang terdidik nantinya diharapkan mampu melakukan pemetaan masalah dan mencari solusi yang tepat terhadap masalah tersebut ( synthesizing Mind). Dalam perspektif ini, kembali saya mengajukan pertanyaan, mampukah seorang pelajar melakukan pemetaan masalah dengan hanya mengutamakan beberapa mata pelajaran yang di UN saat ini? Kenyataan dilapangan membuktikan, bahwa semenjak dijadikannya UN sebagai standar formal kelulusan oleh pemerintah, minat (interest) pelajar semakin berkurang untuk lebih mendalami pelaran-pelajaran yang lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dngan Ujian Nasional, kendatipun telah ditegaskan oleh pemerintah, bahwa institusi pendidikan (baca: Sekolah) sebagai stake Holder pelaksana pendidikan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kelulusan melalui penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak mudah dilaksanakan, hal ini disebabkan karena tenaga untuk mengarah kesana sudah habis disedot oleh upaya stake holder untuk mensukseskan mata pelajaran Ujian Nasional yang akan dihadapi, sehingga konsekwensinya, Mata Pelajaran yang diberi ruang untuk lebih diperhatikan dengan cara mengadakan bimbingan belajar, try out, simulasi dan sejenisnya hanyalah mata pelajaran yang akan di UN-kan saja, sementara Mata Pelajaran lain seakan tidak lebih hanya sebagai pelengkap saja tanpa ada upaya-upaya yang serius untuk membenahi kurikulum dan systemnya. Karenanya, kembali saya bertanya apakah realitas ini akan mampu mengantarkan para pelajar sebagai seorang yang terdidik mampu melakukan pemetaan masalah? Tidakkah hal ironis yang nantinya akan kita dapatkan dari realitas ini?

Ketiga, jika melalui pendidikan seorang pelajar diharapkan mampu memiliki insting kreatifitas untuk menemukan dan membuat hal yang baru yang lebih baik lagi (Creative Mind) dengan pengajar sebagai motor penggerak timbulnya sebuah kreatifitas tersebut, maka pertanyaan saya adalah: Apakah spesialisai yang dilakukan saat ini terhadap Mata Pelajaran – Mata Pelajaran tertentu yang di UN-kan saja mampu mendorong daya imajinasi, kreasi dan aktifitas pelajar untuk menemukan hal yang baru? Tidakkah dikhawatirkan nantinya justru dengan spesialisai saat ini, malah akan mendorong pelajar melakukan segala cara untuk bisa berhasil dari terkaman mulut buaya (baca: UN) yang mau tidak mau harus dihadapi?. Penentuan standar kelulusan untuk Ujian Nasional yang telah ditetapkan, dalam kenyataannya justru malah menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja, khususnya untuk institusi pendidikan dan pelajar. Sehingga dalam setiap pergantian tahun pelajaran yang menjadi fikiran adalah bagaimana caranya untuk dapat menjinakkan bom waktu yang siap meledak tersebut. Konsekwensinya, parktis yang dibicarakan hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan Ujian Nasional dan mengesampingkan hal lain yang justru lebih penting seperti pembinaan akhlak, kepribadian, prilaku dan pola pikir. Mungkinkah seorang pelajar yang sejatinya ingin mengembangakan ilmu keolahragaannya mampu merealisasikan hal tersebut sedangkan waktunya habis tersita untuk memikirkan Ujian Nasional? Dan masih banyak hal lain yang merupakan bukti termarjinalkannya pelajaran-pelajaran lain hanya karena Ujian nasional.

Keempat, sungguh sangat membahagiakan apabila arah pendidika kedepan di Indonesia diarahkan kepada pilar saling menghargai antara pengajar dengan pelajar (Respectful Mind). Namun mungkinkah itu terwujud apabila pemerintah akan tetap melaksanakan Ujian nasional yang dalam kenyataannya justru membuat pelajar tidak lagi menghargai pengajar dan pengajar hanya berorientasi pada kognitifitas pelajar saja? Hal ini sungguh dapat dibuktikan melalui implikasi negative adanya Ujian Nasional, temuan dilapangan membuktikan bahwa pelajar saat ini sudah mengelompokkan guru mana yang harus dihormati dan guru mana yang tidak wajib dihormati, tentunya jelas bahwa guru yang harus dihormati adalah guru yang mengajar mata pelajaran yang di Un-kan saja, dengan harapan pada saat Ujian nasional nantinya mereka akan mendapatkan bantuan jawaban dari guru tersebut. Sementara guru yang mengajar mata pelajaran lain sudah beralih fungsi menjadi iklan reklame yang setiap hari di dengar dan dilihat namun sangat minim untuk di ikuti dan di ambil kata-kata serta nasehatnya. Ah, sungguh ironis.

Kelima, sebagai pondasi kehidupan bagi seorang yang terdidik, maka pelajar harus memiliki sikap yang didasarkan pada luhurnya akhak dan etika (Ethical Mind), namun dalam praktik nyatanya, implikasi penentuan mata pelajaran khusus yang di ujikan dalam UN, justru malah memunculkan gejala-gejala sosial baru yang berhubungan dengan etika seorang pelajar, yang sungguh sama sekali jauh dari apa yang diharapkan. Apabila yang diharapkan bahwa melalui pendidikan seorang pelajar akan lebih semangat belajar, maka kenyataan membuktikan bahwa justru saat ini minat belajar pelajar semakin menurun karena mereka beranggapan tidak ada gunya belajar toh nanti akan dibantu juga. Dari sudut pandang penghormatan terhadap pengajar, sungguh ini telah mengalami degradasi, karena pelajar menjadi tidak hormat, meremehkan, dan bertindak sesuka hati. Sehingga prilaku pelajar kita saat ini jauh dari apa yang diktakan “berakhlakul karimah”. Ironis bukan?

Realitas diatas sungguh telah terjadi dilapangan, walaupun pengambil kebijakan (baca: Pemerintah= Kemdiknas) mencoba menutup mata dan telinga, namun ini sudah menjadi rahasia umum yang tidak terelakkan di masyarakat. fenomena saling mengerti tentang praktik-praktik kecurangan dianggap sebagai hal biasa telah merajalela, karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa hal semacam itu lazim terjadi karena sistem yang memaksa demikian. Sungguh sangat memprihatinkan, sehingga dalam konteks ini benarkah Ujian Naisonal kita patut diagung-agungkan menjadi tolok ukur keberhasilan evaluasi pendidikan di Indonesia. bukankah hal semacam itu justru merusak mental, prilaku dan pola pikir masyarakat pendidikan kita. Akankah cita-cita lima pilar (Discipline Knowledge, Synthesizing Mind, Creative Mind, Respectful Mind, dan Ethical Mind) yang ingin diterapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional kita yang baru bisa terwujud dengan melihat realitas seperti diatas? Sungguh ini merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk mencari jawabannya. wallahu A’lam Bissowab….!

Berbahasa itu Indah Maret 11, 2010

Posted by Maslathif Dwi Purnomo in Uncategorized.
add a comment

Dalam suatu kesempatan ketika penulis sedang menghadiri acara di kantor Gubernur Sumatera Utara dalam rangka menyambut kunjungan kerja Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) beberapa waktu lalu, dalam kesempatan itu H. Syamsul Arifin,SE (Gubernur Sumatera Utara) menyampaikan pidatonya yang menurut penulis sangat spektakuler, dinamis, dan mampu mencairkan suasana, pak Gubsu dengan piawainya mengajak audien untuk larut dalam saru pokok persoalan ekonomi melalui sajian apik yang dikemas dengan menggunakan bahasa yang lugas, luwes, terarah dan memasyarakat. memulai sambutannya pak Gubsu menyapa audien dengan sebuah pantun ciri khas melayu “biarlah logam tapi logam diatas buah manggis, biarlah hitam tetapi saya hitam yang manis” sontak para audien bertepu tangan mendengar pantun pak Gubsu tersebut. belum berhenti sorak sorai audien, Gubernur yang memang terkenal lugas dan pandai berpantun ini melayangkan jurus pantun mautnya kembali “Tanjung balai memang kota kerang, walaupun kerang tapi manis rasaya, saya ini bukan cuma jual tampang, tapi berbakti utk kemajuan sumatera utara”. mendengar lontaran pantun tersebut, sontak gemuruh sorak sorai audien menggelegar di ruangan yang penuh dengan hawa dingin AC tersebut. selanjutnya, sang pemimpin tertinggi Sumatera Utara itu kemudian meneruskan pidato sambutannya dihadapan Menteri Koperasi dan UKM dan para audien tidak terkecuali penulis yang mengikuti acara tersebut sampai dengan selelsai.

Cuplikan realitas diatas menunjukkan kepada kita bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi verbal-tekstual yang hanya tunduk pada aturan-aturan gramatikal semata, namun bahasa adalah alat komunikasi dan alat untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain pada situasi dan kondisi yang tidak terikat, artinya penggunaan bahasa sebagai alat mengkomunikasikan sesuatu tidaklah harus hilang karena sekatan tempat dan situasi dimana bahasa itu digunakan, apabila selama in kita hanya mendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh seorang pejabat sekelas Kepala Desa, Camat, Bupati, Wali kota, Gubernur, Menteri bahkan Presiden cenderung lebih mengedepankan nilai-nilai kebenaran grammatikal, eksklusif, tertata rapi, penuh rasa santun dan terikat, sehingga pendengar dalam ranah ini dipaksa untuk mengikuti  alur bahasa yang jauh dari mengapresiasikan sesuatu.

Strukturalisme bahasa dalam pidato-pidato resmi yang kerap kali kita dengar disampaikan oleh pejabat-pejabat negara seakan sudah menjadi hal wajib dilakukan dalam suasana resmi tanpa disadari bahwa sebenarnya kita telah berada dalam ranah pembelengguan berbahasa. Bahasa resmi bukanlah harus diidentifikasikan dengan menyekat bahasa kedalam ranah sempit dengan berdalih pada ketentuan kondisi yang memang sengaja diciptakan, namun lebih jauh seharusnya berbahasa resmi lebih dikedepankan pada bagaimana bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu itu mampu mengantarkan pokok permasalahan yang ingin disampaikan kepada audien. bukankah peenggunaan bahasa yang simpel, lugas dan penuh dengan kekerabatan akan lebih mudah diterima oleh audien yang tetntunya secara otomatis audienakan bias menangkap pesan penting yang ingin disampaikan?

Petikan pantun diatas yang disampaikan oleh seorang Gubernur sumatera Utara, ternyata tidaklah menghilangkan esensi keseriusan dan stressing pokok permasalahan yang ingin disampaikan melalui bahasa yang digunakan. pantun sebagai bahasa berfungsi sebagai media unuk menyalurkan ide pokok permaslahan yang ingin disampaikan oleh sang Gubernur kepada audien yang sedang ia hadapi, dalam situasi ini timbullah interaksi mind dan thought, interaksi mind timbul karena audien mengerti dengan ide pokok yang ingin disamapaikan oleh pembicara sehingga audien mampu menelaah secara terbuka pokok permasalahan tersbut. sementara itu interaksi thought lebih mengarah pada keikutsertaan perasaan audien terhadap realitas yang disampaikan oleh pembicara. dalam hal ini telah terjadi  transfer of knowledge dan transfer of sense melalui bahasa yang digunakan oleh pembicara.

Berbahasa memang seharusnya memperhatikan situasi (Genre) dan kondisi sosial (register) , karena bahasa adalah cermin budaya (language is a social culture) yang tentunya mencerminkan situasi dan kondisi sosial dimana bahasa itu  digunakan. penggunaan bahasa tidaklah harus tersekat oleh kepentingan dan keinginan sesaat, karena bahasa bersifat luas dan memiliki fleksibilitas kata yang tidak terhingga, sehingga kalau pengguanaan bahasa dipaksakan harus mengikuti aturan – aturan tertentu disetiap kondisi maka hal ini bisa menimbulkan hirarki konflik antara pembicara dan pendengar. selanjutna, jika hirarki konflek itu muncul maka yang terjadi adalah mis-understanding antara pemvicara dan pendengar, sehingga pesan utama atau ide pokok yang ingin disampaikan dalam pembicaraan tersebut menjadi tidak dimengerti oleh pendengar. bukankah kondisi seperti ini justru akan menimbulkan konflik bahasa? inilah yang selanjutnya perlu direnungkan lebih jauh.

Berbahasa akan lebih indah jika ia ditempatkan pada ranah dimana bahasa itu digunakan dengan melihat situasi dan kondisi pendengarnya, tidak selamanya pidato – pidato pejabat yang disampaikan didepan rakyatnya selalu menggunakan bahasa yang monoton, grammatikal, struktural dan eksklusif sehingga susah dimengerti ide pokonya oleh para pendengarnya, akan tetapi justru bahasa yang memasyarakatlah yang akan lebih mudah dicerna dan mampu membawa pendengar masuk kedalam ranah mind dan thought terhadap pokok masalah yang disampaikan.

Bahasa bukanlah alat untuk mengklasifikasikan masyarakat, kelompok, suku ataupun ras. dalam bahasa tidak dikenal istilah hirarkisme bahasa, bukanlah menjadi suatu keniscayaan apabila seorang pejabat harus berbicara dengan gaya bahasa pejabatnya yang pelan-pelan, teratur, berwibawa dan sok-sok ilmiah. namun juga bukan menjadi kewajiban jika seorang tukang becak harus berbicara kasar, spontan, pasaran dan ndeso, baik pejabat maupun tukang becak sama-sama  memiliki bahasa dan berhak menggunakan bahasa sesuai dengan kondisinya masing-masing, pada saat tertentu seorang tukang becak juga berhak menggunakan bahasa halus, sopan, terarah, luwes, lugas, dan sebaliknya seorang pejabat juga tidak disalahkan apabila menggunaka bahasa yang ndeso, spontan dan “kasar”, karena keduanya adalah insan bahasa yang berhak memiliki dan menggunakan bahasa tersebut sebagai alat komunikasi dan mengkomunikasikan sesuatu. lembaga ataupun institusi apapun tidak berhak melarang penggunaan bahasa yang seperti itu.

Mari kita ingat sewaktu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sang pahlawan demokrasi menjadi presiden, beliau telah mendekontruksi tata aturan berbahasa bagi pejabat yang sebelumnya terkenal dengan tata aturan yang baku dan protokolisme, menjadi memasyarakat dan selalu berpihak kepada masyarkat. Melalui bahasa Gus Dur yang kelihatannya entheng ternyata mengandung makna yang dalam tanpa harus membingungkan audien yang mendengarkannya. bahasa yang digunakan Gus Dur telah merombak sentralisme dan sakralisme bahasa yang selama ini digunakan oleh para pejabat di negeri tercinta ini. Gus Dur mengetahui betul bahwa akibat dari politisasi bahasa yang digunakan oleh para pejabat Orde Baru itulah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat minder, dangkal pemikirannya, dan kurang progresif terhadap realitas yang terjadi. Al-hasil keterpurukan dari semua sisilah yang menghinggapi masyarakat Indonesia saat itu. Gus Dur sangat paham akan kondisi realitas itu, sehingga sewaktu beliau menjadi presiden termasuk agenda utamanya adalah merombak kebekuan sentralisme bahasa. bahasa ceplas-ceplos yang dipraktekkan oleh Gus Dur mengindikasikan bahwa beiau bermaksud menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita berhak menerima dan menolak sesuatu secara spontan karena itu adalah hak masyarakat sebagai warga bangsa dalam semua ranah, lebih lanjut lagi Gus Dur ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Bahasa bukanlah alat pembelenggu pikiran dan keinginan yang ingin disampaikan. subhanallah, betapa mulia hati beliau.

Dekonstruksi Derrida dan kegalauan semiotika Maret 10, 2010

Posted by Maslathif Dwi Purnomo in Uncategorized.
add a comment

“Bahasa adalah sebuah ironi,” demikian ujar Yasraf (dalam Sobur, 2004 : vi) saat hendak menuturkan pemikiran Umberto Eco, tentang titik temu antara semiotika signifikasi Saussure dan semiotika komunikasi Peirce. Ada semacam ruang ketiga (third space) kata Yasraf, yang terkandung dalam bahasa, dimana sistem tanda dan proses komunikasi bertemu.

Bila demikian pasalnya, maka bahasa harus dipandang sebagai totalitas yang mengantarai aturan-aturan yang telah disediakan oleh sistem bahasa (semiotika signifikasi) dengan bentuk-bentuk tindakan komunikasi (semiotika komunikasi) yang dilakoni manusia. Melalui tanda dan aturan-aturan itulah, maka tindakan komunikasi dapat tercipta dalam sebuah proses komunikasi.

Akan tetapi, medan bahasa tidak melulu hadir dalam sistem tanda dan tindakan komunikasi. Bahasa adalah medan plural yang masih dapat menciptakan permainan-permainan bahasa, di luar dari sistem tanda-tanda yang konvensional, dan pemakaian tanda-tanda serta pengkodeannya sebagai praktik dalam ruang sosial. Bahasa, yang oleh Saussure dipandang sebagai totalitas sistem dalam sistem sosial, dan bahasa sebagai praktik komunikatif yang mengambil perbendaharaannya dalam sistem bahasa, memiliki peluang untuk dilihat, tidak dari kedua poros tersebut.

Jacques Derrida, adalah seorang tokoh yang hadir untuk membaca kemungkinan lain dari bangunan bahasa dalam sistem sosial. Derrida memandang ruang lain yang dapat diamati dalam membincang bahasa, pada ekses-ekses komunikasi yang dapat saja terjadi dalam proses komunikasi. Ia melirik kembali pemikiran Saussure tentang sifat konvensi tanda dalam sistem sosial, dan mencoba membawanya pada sebuah konsep paling krusial dalam tema filsafatnya, tentang metafisika kehadiran.

Derrida memandang adanya ketidakkonsistenan dalam hukum-hukum bahasa yang kerap dipandang sebagai jembatan yang memertemukan antara realitas internal dan realitas eksternal, antara objek dan interpretasi, antara fakta dan ide. Hanya melalui bahasa, maka benda-benda dapat dikenali, dan alam sekitar bisa diberi makna. Bahasa jadinya selalu dipandang sebagai cermin yang merepresentasikan realitas, secara sejajar dengan gagasan yang muncul dalam benak.

Kata ‘pohon’, merepresentasikan realitas pohon di alam eksternal, kata ‘sepatu’, adalah ujaran yang diberikan kepada sejenis penutup kaki di dunia nyata, dan sebagainya. Tetapi, sejauh apapun bahasa coba memberikan keterangan tentang dunia, bahasa tetaplah tak dapat menjadi cermin realitas.

Derrida melihat, bahwa semiotika signifikasi Saussure sarat dengan kecenderungan logosentrisme. Terlalu banyak hal yang dideterminasi dalam semiology Saussure, sehingga terjadi pengutamaan satu atas yang lain dalam kecenderungan bahasa. Begitu banyak bentuk oposisi dalam semiology Saussure, hingga mengatributkan yang lain sebagai lebih berarti dari yang lain, lebih tinggi dari yang lain, lebih benar dari yang lain.

Lebih luas, bentuk oposisi itu menjangkit hampir keseluruhan pengertian yang terkait dalam semiology-nya. Synchronic/dyachronic, sistem bahasa (langue)/tindak bahasa (parole), aktivitas/pasivitas, tuturan (speech)/tulisan (writing), penanda (signifie)/petanda (signifiant), waktu/ruang, dan sebagainya. Apa yang dilupakan para strukturalis adalah mereka lupa meletakkan “tanda silang” (sous rature) dan tidak mempersoalkan oposisi biner tersebut (Purwanto, http://jendelapemikiran.wordpress.com, 11 Februari 2008).

Derrida justru melihat, bahwa oposisi yang diperlihatkan dalam ragam konsep strukturalisme, menjebak penafsir pada tipologi khusus yang diarahkan oleh seorang kreator dan pencipta teks. Sehingga, bahasa menjadi beku dalam penafsiran, selama kreator tetap menampakkan kerja kerasnya pada teks. Ia juga tak puas dengan klaim para modernis yang sering keliru meletakkan ‘arti’, sebagai penggambaran realitas sebenarnya.

Pandangan tanda sebagai cermin realitas, adalah sebuah anekdot yang mengibuli, tidak dapat diterima, dan alih-alih melakukan penutupan (forclosure) terhadap berbagai kemungkinan tafsir kreatif atas bahasa dan yang disediakan olehnya. Derrida lalu mengusulkan dua model cara penafsiran atas bahasa. Pertama, penafsiran restropektif (restropective), yakni upaya untuk merekonstruksi makna atau kebenaran awal atau orisinal; dan kedua, penafsiran prospektif (prospective), yakni upaya untuk melakukan indeterminasi, di dalam sebuah ‘permainan bebas’ (free play) (Yasraf dalam Sobur, 2004 : xvi).

Bagi Derrida, makna tidaklah bersifat tetap dan senantiasa terbuka bagi penafsiran. Apa yang dipandang sebagai makna yang dapat merepresentasikan realitas sebenarnya, selalu memiliki keterbukaan yang lebar terhadap makna dan ekspresi baru. Derrida menganggap aksiomatis klaim Saussure yang memandang bahasa sebagai sebuah sistem makna, yang mendasari diri dari prinsip pembedaan, dan tidak dari korespondensi dengan makna-makna dari sebuah acuan yang nyata, menjadikan makna tidak lagi dapat diklaim berada dalam ruang tertutup.

Makna selalu terbuka dalam tafsir, dan terus saja bekerja, sekedar dalam tanda-tanda. Akibatnya, “sejak makna lahir, yang ada hanyalah tanda”, dan “kita berpikir hanya dalam tanda-tanda” (Derrida, 1976 : 50 dalam Barker, 2004 : 98). Bahasa, dengan demikian, dipandang sebagai lautan teks yang berkelindan dan memberi pengertian. Ia bahkan menuturkan, bahwa “everything is text, there is nothing beyond text”, untuk menekankan lebarnya ruang teks dan makna yang dapat lahir darinya.

Derrida kemudian mengambil satu peristilahan Saussure yang menekankan sifat arbiter pada tanda, yakni difference (perbedaan). Dari difference, ia mengusulkan sebuah cara baru melihat tanda, dengan memisahkan perbedaan menurut akal sehat yang bisa dikonsepkan, dengan perbedaan yang tidak dikembalikan kepada tatanan yang sama dan menerima identitas melalui suatu konsep.

Cara yang dilakukan Derrida, meski tetap berangkat dari prinsip perbedaan, diistilahkan Derrida sebagai ‘différance’. Konsep ini muncul ketika ia mencoba menemukan bagaimana bahasa dapat mempunyai arti. Dalam difference, perbedaan itu bukan suatu identitas dan juga bukan merupakan perbedaan dari dua identitas yang berbeda. Perbedaan perbedaan yang di-tunda (defer) karena dalam bahasa Prancis, kata kerja yang sama (diffèrer) bisa berarti membedakan (to differ) atau menangguhkan (to defer). (Lechte, 2001 : 171).

Dengan differance itu pula, Derrida meruntuhkan sistem oposisi dalam strukturalisme. Oposisi yang menempatkan terma pertama pada kedudukan superior yang diasumsikan, melalui strukturnya, memiliki makna tersembunyi yang hadir di balik teks. Derrida meruntuhkan oposisi ini dengan menghancurkan “hierarki”-nya, melawan kekerasan dengan kekerasan, pembalikan terma, dan terma pemenang harus diletakkan di bawah tanda silang. Sehingga memberi ruang pada “konsep” baru yang tidak dipahami dengan cara pandang oposisi.

Dalam cara ini, ia tidak saja menciptakan sebuah permainan bahasa yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori tanda Saussurean, namun menciptakan signifie-signifie yang tanpa henti hadir dalam permainan tanda. Malah, karena sifat signifie yang mengutamakan satu kategori dalam makna, signifie berulah sebagai bahasa yang tidak memiliki signifiant sama sekali.

Arus besar dari gagasan Derrida, dirumuskannya dalam sebuah istilah bernama dekonstruksi, yang merupakan upaya untuk terus-menerus menyerang logosentrisme dalam aras filsafat dan klaim pemikiran. Dekonstruksi dilakukan, untuk menunjukkan ketidaklengkapan hukum-hukum pemikiran bekerja. Konsep tersebut berupaya membangkitkan pengaruh dan membuka wilayah baru dalam dunia filsafat sehingga terus bisa menjadi ajang kreatifitas dan penemuan baru. (Lechte, 2001, 170-171)

Dekonstruksi bukanlah sebuah mode, teknik, gaya kritik sastra, atau juga sebuah prosedur dalam menafsir teks. Inti dari dekonstruksi, bahwa kata ini berhubungan dengan bahasa dan segala hal yang terus berupaya untuk ditolaknya. Konsep ini memakai asumsi filsafat atau filologi untuk menghantam logosentrisme (Sutrisno, 2005, 171). Fokus utama Derrida adalah bahasa tulisan atau teks.

Melalui proyek dekonstruksinya, ia menginginkan setiap manusia yang membaca teks, tidak serta-merta terlalu cepat menyimpulkan, atau menyingkap arti dalam setiap teks terbaca. Derrida menunjukkan berbagai kesulitan yang ada dalam teori-teori yang memaksa diri mencari keberadaan arti tunggal, baik dengan mengacu pada maksud penulis, aturan-aturan bahasa, maupun pengalaman pembaca. Derrida memercayai, bahwa sebuah teks senantiasa berkorelasi dan mempunyai konteks, sehingga selalu mengandung kemungkinan arti-arti yang lain.

Politik Bahasa ditengah Kemajemukan Budaya Bangsa Maret 10, 2010

Posted by Maslathif Dwi Purnomo in Uncategorized.
add a comment

Politik dan bahasa adalah dua istilah yang sekarang sering dihubungkan. Dua istilah itu dapat kita lihat dalam dua macam hubungan. Pertama, hubungan koordinatif atau sejajar antara politik dan bahasa. Di sini politik dan bahasa berinteraksi, saling mempengaruhi, dan tarik-menarik secara setara. Keduanya saling berpengaruh dan berkontribusi karena keduanya menjadi subjek. Kedua, hubungan subordinatif atau saling membawahkan antara politik dan bahasa. Di sini salah satu menjadi subjek dan lainnya menjadi objek. Pada satu pihak bahasa dapat dijadikan agenda, kebijakan, dan sasaran kajian politik sehingga di sini politik menjadi subjek dan bahasa menjadi objek; dan pada pihak lain tuturan politik dan perilaku verbal politik dapat dilihat sebagai gejala kebahasaan dan sasaran kajian (ke)bahasa(an) sehingga di sini politik menjadi objek dan bahasa menjadi subjek. Yang pertama dapat disebut politik bahasa (language politics), sedang yang kedua dapat disebut bahasa politik (political language, linguistics of power).

Sejalan dengan itu, bisa dikatakan bahwa politik bahasa menunjuk pada kenyataan-kenyataan di mana keberadaan, keadaan, persamaan, dan perbedaan bahasa diperpolitikkan dan keberadaan, keadaan, persamaan, dan perbedaan politik dituangkan, disuarakan, dan diungkapkan dalam ungkapan atau idiom kebahasaan. Dalam pada itu, bahasa politik merupakan orientasi dan kecenderungan bahasa elite politik atau partisipan politik, yang akan menentukan orientasi dan kecenderungan politik mereka sendiri dan orientasi dan kecenderungan politik masyarakat. Jika kita menyebut politik bahasa nasional (di) Indonesia berarti kita menunjuk pada pelbagai kenyataan di Indonesia di mana keberadaan, keadaan, persamaan, dan atau perbedaan bahasa di Indonesia diperpolitikkan oleh warga bangsa; dan keberadaan, keadaan, persamaan, dan atau perbedaan politik di Indonesia yang dimainkan oleh warga bangsa diungkapkan dalam idiom kebahasaan. Sementara itu, jika kita menyebut bahasa politik nasional di Indonesia berarti kita berurusan dengan orientasi dan kecenderungan bahasa elite politik atau partisipan politik Indonesia, orientasi dan kecenderungan elite politik Indonesia yang terepresentasi dalam bahasa, dan orientasi dan kecenderungan politik masyarakat Indonesia yang terepresentasi dalam bahasa.

Sebagai contoh, pada waktu unsur-unsur bahasa Jawa (Kuno) atau Kawi banyak sekali digunakan oleh penguasa untuk menamai gedung pemerintahan; pada waktu bahasa Inggris ditetapkan oleh pakar linguistik sebagai sumber utama pengembangan bahasa Indonesia dengan alasan tertentu; pada waktu pemerintah (baca: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) menetapkan ejaan bahasa Indonesia, pedoman pembentukan istilah bahasa Indonesia, tatabahasa baku bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia yang baik dan benar; pada waktu pemerintah (baca: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) memutuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa dari luar Indonesia sebagai bahasa asing, dan bahasa lokal Indonesia sebagai bahasa daerah sekaligus menetapkan kedudukan dan fungsi masing-masing di Indonesia, sesungguhnya kita sedang menyaksikan sebuah politik bahasa di Indonesia. Sebaliknya, pada waktu kosakata-kosakata pembangunan, pembangunan bangsa, trilogi pembangunan, pertumbuhan-pemerataan-stabilitas nasional, dan pembangunan sebagai pengamalan pancasila serta Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dijadikan konsep-konsep kunci rezim pemerintahan Orde Baru; pada waktu gaya (bahasa) eufemistis [dihalus-haluskan], puferistis atau sarkastis [dikasar-kasarkan], bombastis [dibesar-besarkan], vulgaristis [dijijik-jijikkan], feodalistis atau stratifikatif, dan sloganistis dijadikan gaya bahasa pemerintahan Orde Baru dan Reformasi Pembangunan; pada waktu masyarakat melakukan perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru dengan cara menciptakan plesetan-plesetan bahasa (misalnya, Timor=Tommy itu memang orang rakus; Supersemar=Soeharto persis seperti Marcos; RCTI=Ratu Cendana Titip Investasi; SDSB=Soeharto Dalang Segala Bencana; KKN=Korupsi, Kolusi, Nepotisme; B.J. Habibie=Bicara jagoan, habis bicara bingung); Akbar Tandjung=Akhirnya Bubar Tanpa Udjung, sesungguhnya kita sedang menyaksikan sebuah bahasa politik (nasional) Indonesia atau bahasa kekuasaan di Indonesia. Kedua contoh tersebut jelas menunjukkan perbedaan politik bahasa dengan bahasa politik.

Harus diakui bahwa, dalam praktik, sebenarnya kita sulit memisahkan secara tegas antara politik bahasa dan bahasa politik. Pasalnya, romantika hubungan politik bahasa dan bahasa politik sedemikian rumit. Bisa terjadi demikian karena pelbagai faktor juga turut menyemarakkan hubungan keduanya, misalnya faktor sosial, kultural, ideologi, etnis, dan ekonomi. Bisa saja persoalan kecenderungan eufemisasi dan stratifikasi bahasa Indonesia susah dijelaskan dari segi bahasa, tapi bisa dengan baik dijelaskan dari segi sosial politik. Bisa saja persoalan eufemisme dan sarkasme bahasa Indonesia sudah dijelaskan dari segi bahasa (linguistik, sosiolinguistik, etnografi komunikasi atau lainnya), tapi juga bisa dijelaskan dari segi sosial politik. Demikian juga pelarangan pembicaraan masalah SARA, marxisme, dan negara federal (baca: wacana SARA, wacana marxisme, dan wacana negara federal) pada masa Orde Baru dan Reformasi Pembangunan dapat dijelaskan dari segi politik, tapi juga bisa dijelaskan dengan baik dari segi bahasa (baca: politik wacana Indonesia). Ini menunjukkan bahwa politik bahasa sering merupakan kepanjangan tangan suatu rezim politik atau ideologi dan agenda politik suatu rezim penguasa pada satu pihak dan pada pihak lain bahasa politik sering menjadi bagian dari politik bahasa suatu zaman. Dengan demikian, hubungan antara politik bahasa dan bahasa politik bisa berjalin berkelindan, bagai rambatan sulur yang bertali-temali dalam sebuah pohon.

Berdasarkan uraian tersebut tampak jelas bahwa politik bahasa bukan urusan dan persoalan sederhana dan sempit, melainkan urusan dan persoalan rumit dan luas sekali. Politik bahasa bukan semata-mata urusan dan persoalan jenis, fungsi, dan bentuk bahasa [khususnya sistem dan gramatika bahasa] – sebagaimana selama ini kita saksikan dalam bahasa Indonesia atau dipegang teguh oleh para ahli bahasa khususnya oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa – sebab politik bahasa bukanlah politik linguistik/gramatika atau lingual. Di samping itu, malah jauh lebih penting, politik bahasa harus berurusan dan menangani persoalan kehadiran bahasa, makna bahasa, wacana bahasa, ranah penggunaan bahasa, ruang penggunaan bahasa, sektor penggunaan bahasa, dan sejenisnya. Hal ini mengimplikasikan bahwa politik bahasa harus diartikan pula sebagai politik lambang bahasa, politik makna, politik wacana, politik komunikasi verbal, dan politik pelambangan-pemaknaan-penafsiran bahasa dalam bingkai filsafat, sosial, politik, ekonomi, etnis, budaya, demografi, dan ruang publik-domestik tertentu [baca: pluralisme dan multidimensionalisme]. Di sinilah format politik bahasa harus selalu dihubungkan, malah perlu disinergikan, dengan format politik kebudayaan. Tanpa sinergi dengan format politik kebudayaan, yang tercipta hanyalah format politik linguistik, bukan format politik bahasa!

Hal tersebut menunjukkan bahwa politik bahasa – termasuk politik bahasa Indonesia atau politik-nasional bahasa di Indonesia — merupakan urusan dan persoalan lintas-bidang, lintas-disiplin [interdisipliner], lintas-sektor, lintas-profesi, dan lintas-lintas lain bergantung pada latar tempat politik bahasa. Urusan dan persoalan politik bahasa Indonesia, sebagai contoh, juga merupakan urusan dan persoalan sosial, politik, etnis, dan kultural [baca: lintas-bidang];urusan dan persoalan linguistik, sosiologi, antropologi, ilmu politik, psikologi, dan humaniora [baca: lintas-disipliner]; urusan dan persoalan linguistik, administrasi-birokrasi, hukum, komunikasi, bisnis, dan sejenisnya [baca: lintas-sektor]. Oleh karena itu, politik bahasa bukan semata-mata urusan dan persoalan ahli bahasa/linguis, tapi juga urusan dan persoalan ahli dan pelaku ekonomi dan bisnis, ahli sosiologi dan antroplogi, ahli dan praktisi hukum, ahli dan praktisi pendidikan, ahli sastra dan sastrawan, dan sebagainya. Pendek kata, politik bahasa — termasuk politik bahasa Indonesia — merupakan urusan banyak orang yang berlatar belakang bermacam-macam. Terlalu naif dan sederhana [simplistis] kalau urusan politik bahasa hanya diserahkan kepada ahli bahasa, apalagi urusan formulasi format, agenda, dan kebijakan politik bahasa diserahkan kepada ahli bahasa semata!

Politik Bahasa di Indonesia pada Masa Orde Baru

Bagaimanakah atau [seperti] apakah politik bahasa Indonesia atau politik bahasa nasional yang ada dan selama ini dilaksanakan di Indonesia? Bagaimanakah atau [seperti] apakah format, agenda, dan kebijakan politik bahasa Indonesia yang selama ini dilaksanakan?. Pertama-tama harus diakui sekaligus dikatakan bahwa yang selama ini — setidak-tidaknya semenjak pemerintahan Orde Baru — dilaksanakan adalah politik linguistik khususnya gramatika (di) Indonesia, bukan politik bahasa (di) Indonesia dalam arti luas sebagaimana dikemukakan di muka. Dalam politik linguistik/gramatika tersebut diurusi atau ditangani secara intensif hal-ihwal bentuk bahasa meskipun secara ala kadarnya juga diurusi atau ditangani hal-ihwal kehadiran, jenis, dan fungsi bahasa. Penetapan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pembinaan dan pengembangan bahasa, kedudukan dan fungsi bahasa Daerah-Asing-Indonesia, Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan [EYD], Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, peristilahan Indonesia [asing-Indonesia, baku-tidak baku] oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang notabene organ pemerintah merupakan contoh politik bentuk bahasa Indonesia. Pelarangan penggunaan bahasa Mandarin dan aksara Cina pada masa Orde Baru pada satu sisi dan pengutamaan bahasa Inggris dan bahasa daerah tertentu sebagai sumber pengembangan bahasa Indonesia merupakan contoh politik kehadiran bahasa. Lebih lanjut, penetapan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang jauh lebih luas dan penting dibandingkan dengan fungsi bahasa daerah sebagai bahasa lokal dalam konteks keindonesiaan merupakan contoh fungsi bahasa. Adapun putusan-putusan Kongres Bahasa IV s.d. VIII yang semenjak tahun 1978 dilaksanakan secara rutin lima tahun sekali [seperti ritus-ritus lain Orde Baru!] secara kuat mengekspresikan politik linguistik Indonesia sebab putusan-putusan tersebut didominasi oleh pertimbangan linguistik/gramatika sekaligus dirumuskan oleh para ahli bahasa [linguis] dan sastra. Kenyataan-kenyataan ini memperlihatkan bahwa selama ini dilaksanakan suatu politik linguistik Indonesia yang terbatas dan sempit, bukan politik bahasa dalam arti menyeluruh (komprehensif) dan luas.

Di samping itu, politik bahasa yang selama ini dilaksanakan – setidak-tidaknya selama masa Orde Baru – merupakan politik uniformisasi dan monodimensionalisasi, politk penyeragaman dan penunggalan [penyatuan]. Keseragaman dan ketunggalan atau kesatuan dikedepankan, keragaman dan kemajemukan ditinggalkan, dalam menentukan, merumuskan, dan melaksanakan format, agenda, dan kebijakan politik bahasa Indonesia atau politik bahasa di Indonesia. Keragaman dan kemajemukan bahasa yang ada di Indonesia, fungsi-fungsi bahasa yang ada dan dipakai di Indonesia, ragam dan bentuk bahasa Indonesia yang ada dan dipakai di Indonesia, terkesan diabaikan, kurang diperhatikan. Dengan “ideologi bahasa Indonesia yang baik dan benar” yang disokong penuh atau ditegakkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, keseragaman dan ketunggalan bahasa Indonesia terus-menerus diupayakan melalui pelbagai sektor, jalur, dan perangkat. Demikian juga dengan “doktrin pembinaan dan pengembangan bahasa”, keseragaman dan ketunggalan bahasa Indonesia diwujudkan pada satu pihak dan pada pihak lain bahasa-bahasa tertentu dipinggirkan atau diutamakan sehingga terkesan telah terjadi peminggiran [marginalisasi] atau penonjolan [dominasi atau hegemoni] bahasa-bahasa tertentu. Lebih lanjut dengan “doktrin pembakuan bahasa” diseragamkan dan ditunggalkanlah bahasa Indonesia: kekayaan bentuk, fungsi, dan bentuk bahasa Indonesia diabaikan atau diingkari dengan dalih salah dan tidak baku. Semua ini jelas memperlihatkan betapa kuat atau dominan rekayasa bahasa dalam politik bahasa kita sehingga tidak salah kalau dikatakan politik bahasa kita merupakan politik rekayasa bahasa. Dengan dominannya rekayasa bahasa sebagai “mesin atau buldoser” politik penyeragaman dan penunggalan bahasa Indonesia tersebut, terkuburlah keragaman dan kemajemukan bahasa di Indonesia termasuk keragaman dan kemajemukan bahasa Indonesia. Di sini keragaman dan kemajemukan telah dilecehkan, tidak dihormati dalam format dan agenda politik bahasa kita selama ini. Secara tidak langsung hal ini mengakibatkan keseragaman daya dan kemampuan ungkap bahasa-bahasa di Indonesia termasuk bahasa Indonesia di samping keseragaman pikiran manusia Indonesia.

Politik linguistik/gramatika yang uniformistis dan monodimensionalistis tersebut dirumuskan dan dilaksanakan secara sentralistis dan elitis-eksklusif. Kesentralistisan dan keelitisan-keeksklusifan tersebut tampak jelas pada perumus format dan agenda politik bahasa dan pelaksana agenda dan kebijakan politik bahasa. Tak bisa dipungkiri, selama ini perumus format dan agenda politik bahasa kita didominasi oleh ahli bahasa dan sastra. Pihak-pihak di luar disiplin bahasa dan sastra – semisal ahli politik, sosiologi, antropologi, dan hukum – jarang sekali dilibatkan atau sedikit sekali diajak berpartisipasi dalam penentuan format dan agenda politik bahasa kita. Dalam hubungan ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebagai organ resmi pemerintah di bidang bahasa dan sastra telah menjadi panglima penentu dan pelaksana format dan agenda politik bahasa kita. Dikatakan demikian karena Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa selama ini terkesan memiliki otoritas yang sedemikian kuat di bidang bahasa dan sastra. Mereka memiliki otoritas memanggil atau mengundang ahli bahasa dan sastra untuk merumuskan format dan agenda politik bahasa; mereka memiliki keabsahan tinggi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan bahasa dan sastra di Indonesia sehingga hasil-hasil Pusat Bahasa hampir menjadi “produk hukum” di bidang bahasa; mereka juga memiliki keabsahan tinggi untuk melaksanakan berbagai agenda dan kebijakan politik bahasa kita. Lembaga-lembaga intelektual dan akademis bidang bahasa di luar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa nyaris tidak memiliki otoritas dan keabsahan untuk merumuskan dan melaksanakan format, agenda, dan kebijakan politik bahasa kita. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dikatakan sebagai sebuah rezim yang selama ini menguasai dan mengendalikan bahasa di Indonesia. Selama ini rezim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-lah yang secara nyata menentukan dan melaksanakan format, agenda, dan kebijakan politik bahasa atau politik gramatika yang sentralistis dan elitis.

Politik bahasa yang dikemukakan di atas tentu saja telah mengingkari atau tidak menghormati keragaman dan kemajemukan bangsa Indonesia dilihat dari berbagai segi atau perspektif. Dikatakan demikian karena Indonesia telah dilihat sebagai kenyataan yang seragam dan sederhana. Ini sebuah reduksionisme keindonesiaan. Reduksionisme keindonesiaan ini sudah tentu sangat merugikan bangsa dan manusia Indonesia. Dalam hal bahasa, sebagai contoh, reduksionisme ini telah meminggirkan [bahkan memusnahkan] bahasa-bahasa lokal atau pribumi Indonesia, bahasa-bahasa dari luar Indonesia yang telah lama hidup di Indonesia, dan ragam-ragam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, hal ini memiskinkan kemampuan, daya ungkap, dan fungsi bahasa lokal, bahasa dari luar, dan berbagai ragam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, kekayaan kebahasaan dalam arti luas menjadi terancam. Dalam keadaan seperti ini, tak terelakkan lagi, kemiskinan pikiran dan tutur dapat mengancam manusia Indonesia. Oleh karena itu, tidak salah kalau politik bahasa seperti ini disebut politik bahasa Malin Kundang. Sebagaimana Malin Kundang telah mendurhakai keberadaan dan keadaan ibunya, politik bahasa Malin Kundang [yang selama 30 tahun lebih kita pakai] telah mendurhakai keberadaan dan keadaan Indonesia yang beragam dan majemuk; politik bahasa Malin Kudang telah mendurhakai kodrat dan kenyataan keragaman dan kemajemukan Indonesia sehingga keindonesiaan dapat terancam keteguhannya. Jelaslah politik bahasa seperti ini tidak dapat [dan memang tidak perlu] dipertahankan pada era reformasi dan demokratisasi sekarang ini — yang penuh mara bahaya di samping harapan bahagia.

Kebutuhan-Baru Politik Bahasa

Politik bahasa macam apakah yang kita butuhkan dalam era reformasi, demokratisasi, dan globalisasi sekarang?. Dalam era reformasi, demokratisasi dan globalisasi Indonesia sekarang kita membutuhkan sebuah format, agenda, dan kebijakan politik bahasa yang mampu menghormati [bahkan melindungi] keragaman dan kemajemukan keindonesiaan kita pada satu sisi dan pada sisi lain menegakkan dan meneguhkan keindonesiaan kita sebagai satu bangsa. Ini berarti bahwa format, agenda, dan kebijakan politik linguistik yang uniformistis, monodimensionalistis, sentralistis, dan elitis-eksklusif harus ditinggalkan pada satu pihak; dan pada pihak lain format, agenda, dan kebijakan politik bahasa [dalam arti luas] yang pluralistis, multidimensionalistis, desentralistis, dan populis-inklusif harus ditumbuhkembangkan dan bahkan diterapkan. Sudah waktunya kita memiliki sebuah format dan agenda politik bahasa yang pluralistis, multidimensional, desentralistis, dan inklusif supaya bahasa memiliki sumbangan berarti [signifikan] dalam proses reformasi dan demokratisasi Indonesia, setidak-tidaknya bahasa mampu memberikan dukungan dan ruang bagi reformasi dan demokrasi Indonesia.

Perumusan atau juga pelaksanaan format, agenda, dan kebijakan politik bahasa yang pluralistis, multidimensional, desentralistis, dan inklusif tersebut membawa berbagai konsekuensi. Pertama, kita harus berani meninggalkan [bahkan membuang] ideologi bahasa Indonesia yang baik dan benar, doktrin pembinaan dan pengembangan bahasa, doktrin pembakuan bahasa, dan gerakan massal pengindonesiaan bahasa di ruang-ruang publik. Dalam hubungan ini kiranya perlu dihentikan penyebaran atau pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, kita harus berani meluaskan lingkup politik bahasa sampai pada masalah politik lambang, politik makna, politik wacana, politik komunikasi, dan politik pelambangan-pemaknaan-penafsiran bahasa [wacana], bukan terbatas pada politik gramatika dan leksikon saja. Untuk itu, politik bahasa harus selalu disandingkan dengan politik kebudayaan dan komunikasi. Ketiga, kita harus berani membuka partisipasi masyarakat secara luas atau melibatkan pihak-pihak di luar bidang bahasa dan ahli bahasa untuk menentukan, merumuskan, dan menentukan format, agenda, dan kebijakan politik bahasa di Indonesia. Dalam hubungan ini elitisme atau otoritarianisme ahli bahasa atau Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa harus disudahi. Seperti mengulang kembali suara St. Takdir Alisjahbana pada akhir dasawarsa 1980-an, di sini ada baiknya ditegaskan kembali bahwa sebaiknya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa termasuk beberapa Balai Bahasa di beberapa daerah di Indonesia ditata kembali kedudukan, peran, dan fungsinya dalam konteks politik bahasa. Setidak-tidaknya lembaga tersebut perlu ditransformasikan menjadi Dewan Bahasa dan Pustaka yang mengurusi persoalan lebih luas dan menampung pihak-pihak lebih luas. Dapat pula Balai Bahasa yang ada di daerah ditransformasikan menjadi Dewan Bahasa dan Pustaka di daerah, malah kalau perlu lembaga ini perlu ditumbuhkan pada tiap-tiap wilayah budaya [geokultural] di Indonesia. Keempat, kita harus berani mengembangkan sebuah cetak-biru dan format politik bahasa yang demokratis dan adil yang tidak meminggirkan bahasa-bahasa termasuk ragam-ragam dan laras-laras bahasa tertentu [misalnya, bahasa lokal dan bahasa-gaul] pada satu sisi dan pada sisi lain mengutamakan bahasa-bahasa tertentu pula [misalnya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia]. Harus diakui bahwa selama ini format dan agenda politik gramatika kita masih diskriminatif dan tidak adil baik secara lingual, etnis, maupun sosial dan kultural. Buktinya, pengutamaan bahasa Inggris sebagai sumber istilah ilmiah bahasa Indonesia telah meminggirkan kehadiran bahasa Arab sebagai sumber istilah ilmiah bahasa Indonesia, padahal pada masa lalu sumbangan bahasa Arab luar biasa bagi pengembangan istilah ilmiah Indonesia. Dengan demikian, keempat konsekuensi tersebut mengamanatkan atau menyerukan perlunya dekonstruksi dan reformulasi format, agenda, dan kebijakan politik bahasa kita secara menyeluruh demi masa depan keteguhan keindonesian kita yang tetap mempertahankan kodratnya yang beragam dan majemuk. Rasanya, sudah sangat mendesak kebutuhan kita untuk memiliki cetak-biru dan format politik bahasa (di) Indonesia yang berlandasan multikultural, multilingual, multietnis, dan multiras serta multiregional dengan mengedepankan asas demokrasi dan kesetaraan. Mampu atau maukah kita mewujudkannya?

BAHASA, POLITIK DAN JARGON YANG MENYERTAINYA Maret 10, 2010

Posted by Maslathif Dwi Purnomo in Uncategorized.
add a comment

Bagian 1 – JARGON POLITIK

Di mana akronim-akronim lahir?

Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang muda dan rupanya orang-orang yang mengunakan bahasa Indonesia suka sekali merubah dan mengadakan eksperimen bahasa ini. Bahasa Indonesia terkenal berisi banyak akronim dan singkatan, yang digunakan sehari-hari. Kebanyakan orang tahu artinya akronim-akronim itu, dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Bisa dilihat di dalam koran, plakat besar, dan dilihat dari televisi. Ada banyak akronim resmi dari media massa dan dimengerti oleh masyarat luas, itu hanya karena kebiasaan sehari-hari.

Dengan membuka koran saja, banyak akronim bisa dilihat. Bukan kata politik saja, tetapi juga dari bidang olah raga dan bisnis. Kebanyakan kata ini menurut editor sudah diketahui oleh banyak orang, tetapi kadang-kadang ada juga yang memerlukan keterangan.

Baru-baru ini, terbit di The Manila Times, terdapat artikel tentang adanya akronim-akronim dalam bahasa Indonesia yang berlebihan. Semakin lama, semakin banyak akronim-akronim dan singkatan dikenalkan di dalam bahasa; dan semakin susah untuk orang-orang asing mengerti dan orang Indonesia sendiripun banyak yang tidak mengerti istilah-istilah tersebut. (Suwastoyo August 31, 2004).

Menurut Pak Arjun yang ahli bahasa, pebedaan di antara akronim dan singkatan adalah bahwa akronim bisa dibaca sebagai kata, misalnya ‘polri’. Akronim adalah jenus singkatan, tetapi kebanyakan singkatan adalah dilafalkan sebagai setiap huruf, misalnya ES-BE-YE untuk SBY.

Bahwa ada banyak singkatan dalam Bahasa Indonesia tidak perlu menjadi masalah karena kebanyakan orang sudah tahu artinya. Tetapi setiap bidang mempunyai singkatan sendiri, misalnya militer, mahasiswa, binis dan lain-lain. Mungkin ada masalah untuk seseorang yang di luar bidang ini karena mereka belum tentu memahaminya.

Beberapa contoh akronim-akronim dan singkatan adalah sebagai berikut:

Bidang Politik

SBY = Susilo Bambang Yudoyono

PNS = Pegawai Negeri Sipil

HAM = Hak Asasi Manusia

DPR = Dewan Pewakilan Rakyat

GolKar = Golongan Karya

Pilkadal = Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Bidang Pendidikan

DPC = Dewan Pimpihan Cabang

PTN = Perguruan Tinggi Negeri

PTS = Perguruan Tinggi Swasta

OrMah = Organisasi Mahasiswa

UKM = Unit Kegiatan Mahasiswa

Bidang Bisnis dan Eknomik

BNI  = Bank Nasional Indonesia

BPK = Badan Pemeriksa Keuangan

Kadin = Kamar Dagang dan Industri

REI = Real Estate Indonesia

Bidang Olah raga

KONI = Komite Olah raga Nasional Indonesia

Arema = Arek Malang

PSSI = Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia

PBSI = Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia

Bidang Militeris dan Polisi

TNI = Tentara Nasional Indonesia

Polri = Polisi Republik Indonesia

Kodam = Komando Daerah Militer

Menurut Manila Times, acara televisi dan dinas pemerintah di Indonesia melakukan kesalahan dalam membuat dan menyebarkan singkatan baru.

Mengapa Orang Indonesia suka sekali membuat akronim-akronim? Dalam pendapat Pak Arjan itu untuk alasan yang sama, karena berkaitan dengan kemudahan, dan lebih cepat untuk berbicara dan ditulis. Kata panjang dalam Bahasa Indonesia merupakan dorongan munculnya akronim. Media massa suka sekali singkatan-singkatan untuk alasan ini, dan kata baru disebarkan dengan bantuan media massa.

Sampai tingkat tertentu, semua bahasa-bahasa di dunia mengunakan singkatan dan akronim, tetapi pasti di Indonesia itu lebih biasa. Menurut artikel dalam Manila Times, masalah tertinggi adalah tidak ada peraturan nasional untuk mematuhi kalau membuat singkatan atau akronim yang baru. Akibatnya, ada orang yang kuatir bahwa bahasa Indonesia mungkin memburuk dalam ‘padan lisan pesan sms hand phone’ sebab banyak akronim ini (Suwastoyo 2004).

Akronim-akronim resmi

Tidak hanya televisi yang membuat kata-kata baru, tetapi juga banyak akronim dibuat oleh pemerintah, terutama pada masa menjelang pemilu. Selama masa kampanye pemilu, ada banyak contoh akronim-akronim politik yang digunakan calon-calon berkali-kali.

Alasan bahwa politikus berbicara dalam semboyan adalah karena lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan kalimat lengkap. Singkatan-singkatan lebih pendek dan sederhana, semboyan-semboyan lebih efektif dan ekonomi.

Banyak semboyan dipakai terlalu sering dan menjadi klise. Dalam buku program untuk calon presiden tahun ini, ada kata tertentu yang muncul berkali-kali (Narwanto 2004). Misalnya kata yang selalu diberbicarakan oleh calon-calon adalah KKN (Kolusi, Korrupsi dan Nepotisme). Pasangan calon utama selama kampanye yang lalu, berjanji membuat kabinet ‘bebas KKN’. Mereka juga berjanji membantu HAM (Hak Asasi Manusia). Hal yang terpenting adalah pemilu yang Jurdil (Jujur dan Adil). Kata-kata ini sudah menjadi kata yang semua orang tahu dan populer. Karena itu, rupanya politikus-politikus hampir tidak harus memikir tentang jawabannya sebelum mereka berkata sesuatu, mereka mengunakan singkatan ini. Akibatnya, singkatan-singkatan ini hilang artinya, seperti semua klise, dan menjadi kata kosong yang orang-orang tidak percaya lagi.

Pokok yang terpenting adalah bahwa kata-kata ini, terutama singkatan politik, dibuat pemerintah dan ditujukan kepada masyarakat lewat media massa. Kata-kata ini tidak dibuat oleh masyarakat sendiri, jadi orang biasa tidak merasa senang.

Bahasa politik.

Selama pemilu presiden baru-baru ini, yang dipanggil pilpres (pemilihan presiden), bahasa politik lebih tajam, karena pasangan calon ingin menyakinkan masyarakat mengenai kebaikannya. Bahasa sangat penting sebagai alat untuk memberitahukan kebijaksanaannya dan menyakinkan rakyat memberikan suaranya. Ada bahasa politik yang berbeda dengan bahasa sehari-hari; politikus-politkus mengunakan semboyan-semboyan dan kata klise dalam menyampaikan maksudnya. Selama waktu kampanye, banyak jargon digunakan, seperti singkatan yang klise tersebut, dan sering kalau jargon digunakan, isu-isu yang benar tidak dibahas. Rupanya semua partai memfokuskan tentang isu-isu yang sama, seperti korupsi dan hak asasi manusia, tanpa menjelaskan solusi untuk isu-isu ini. Memang, pemilu presiden baru, banyak orang mengkomentari dalam koran bahwa debat umum dangkal sekali, dan calon-calon tidak memfokuskan kebijaksanaannya tetapi malahan pemilu ini menunjukkan pasangan calon yang mana yang lebih kuat atau siapa yang  mempunyai penampilan lebih baik.

Bahasa politik tidak sekedar memberitahukan kebijaksanaan, tetapi lebih lagi. Setiap orang perlu mengerti arti lain yang disembunyikan dalam katanya. Karena tidak ada sesuatu yang berkata tanpa alasan bagus, dan setiap politikus tahu bagaimana mengatakan kata-kata kosong sambil mewujudkan kesannya yang baik. Banyak orang tidak percaya politikus-politikus karena masyarakat tahu bagaimana politikus-politikus pandai bersilat lidah dengan mengunakan bahasa.

Bahasa politik adalah diawasi lewat pidato dan jawaban yang sudah siapkan. Seorang responden dosen berkata, ‘Tidak ada kata dibicarakan tanpa memikirkan akibatnya. Mereka bersembunyi di belakang bahasanya dan tidak mengatakan hal  yang merugikan’. Alasan ini karena bahasa adalah kuat sekali. Politikus mengunakan bahasa supaya menciptakan kesannya, dan kesan ini adalah aspek yang terpaling hidupnya umum. Kalau mereka memberi jawaban yang salah kepada pertanyaan wartawan, mereka mungkin menyakitkan hati orang lain, dan menyebabkan perdebatan umum dan karirnya akan rusak. Karena itu, politikus tahu bagaimana mengelak dari pertanyaan yang susah.

Dalam penelitian saya, ada petunjuk bahwa kebanyakan orang tidak percaya janji-janji dari pemerintah, terutama pemerintah baru yang terpilih. Mereka tidak percaya bahwa politikus-politikus bisa menghentikan korupsi atau bahwa mereka akan berkerja untuk kepentingan rakyat. Seperti bunyi peribahasa: “Siapapun yang menjadi presiden, saya tetap miskin’. Dan juga ‘Besok berubah lagi’.

Walaupun, menurut beberapa aktivis, ada banyak orang dalam kaum buruh yang percaya janji presiden, yang adalah kontradiksi karena mereka yang sering menghilangkan banyak kebijaksanaan dari pemerintah konservatif. Sementara itu orang di kelas menengah, yang sudah terdidik tentang pemerintah, tidak percaya politikus tetapi mendapat keuntungan yang lebih dari mereka.

Kebanyakan orang diwawancarai saya juga setuju bahwa ada kelompok-kelompok di masyarakat yang dikesampingkan oleh politikus-politikus atau media massa. Kelompok-kelompok ini termasuk orang miskin, perempuan dan petani. Kolompok yang tidak kaya atau tidak mempunyai kekuasaan dan oleh karena itu lebih mudah untuk diabaikan.

Menarik bahwa beberapa orang berpikir ada terlalu banyak singkatan dalam bahasa Indonesia, sambil orang yang lain tidak menganggap masalah ini. Singkatan yang termasuk bidang politik adalah jargon politik, kata yang mungkin tidak dimengerti oleh semua orang dalam masyarakat. Kalau seorang membaca koran atau menonton berita televisi, mereka pasti belajar kata-kata ini. Tetapi ada orang-orang yang tidak membaca koran atau menonton televisi, mereka tidak akan mengerti dan akibatnya tidak bisa mewahaminya. Bahasa politik biasanya diawasi dengan teliti tetapi selalu terjadi kemungkinan kesalahan. Ini kadang-kadang terjadi kalau politikus-politikus harus berbicara tanpa naskah yang disiapkan terlebih dahulu.

Walaupun bahasa adalah penting dalam bidang politik, itu tidak selalu berhasil memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Alasan itu mungkin karena bahasa politik terlalu jauh dari bahasa sehari-hari.

Jargon politik mempengaruhi wacana politik, karena orang yang ingin mengambil bagian dalam debat umum, pasti harus tahu bagaimana mengunakan bahasa yang cocok.

Bagian 2 WACANA POLITIK

Pemain-pemain dalam wacana politik

Wacana politik adalah debat politik umum yang terjadi di mana saja di antara masyarakat. Setiap hari orang-orang di mana-mana akan berbicara tentang isu-isu yang penting. Isu-isu macam-macam yang menyangkut orang-orang dan negaranya, seperti pendidikan, perang, korupsi, globalisasi dan lain-lain. Pemerintah harus menentukan kebijaksanan mengenai isu-isu ini, keputusan yang akan langsung mempengaruhi kehidupan orang banyak.

Ada beberapa pendapat yang berbeda tentang semua isu-isu ini, yang berarti isu-isu sering bisa menjadi pokok persengketaan, dan menimbulkan debat umum yang keras. Debat ini akan mempengaruhi bagaimana pemerintah melakukan tindakan.

Sedikit-banyak, semua orang yang berbicara mengenai politik adalah mereka yang mengambil bagian dalam wacana politik, tetapi biasanya wacana politik utama  dimengerti oleh mereka yang terlibat sebagai politisi, akademis, masyarakat, dan media masa.

Kekuasaan dibawa oleh pemerintah, mereka membuat agenda dan memutuskan isu-isu yang mana akan diskusikan. Mereka melakukkan ini untuk memfokuskan pada isu-isu yang lebih bermanfaat baginya. Lewat pidato penting dan selama wawancara, politikus-politikus berbicara mengenai kebijaksaannya, dan akibatnya, wartawan akan tanya mereka menganai isu-isu ini. Seperti lingkaran, kalau ada isu yang pemerintah ingin menaikkan, satu politikus akan menyebutkan itu dan akibatnya, banyak wartawan akan menanya kepada setiap politikus tentang itu, dan segera isu ini menjadi berita besar and semua orang dalam masyarakat juga berbicara mengenai hal itu. Dalam cara yang sama, pemerintah biasanya bisa melupakan isu-isu yang mereka tidak suka. Pasti, pemerintah tidak menguasi semua debat umum, mereka sering terpaksa mendiskusikan isu-isu yang merugikan pemerintah karena wacana politik juga dipengaruhi masyarakat.

Dalam negara yang demokratik, pada akhirnya, masyarakat mempunyai kekuasaan di atas pemerintah karena mereka yang memutuskan siapa yang akan menjadi presiden dan juga siapa boleh duduk di dalam DPR. Tetapi orang yang diwawancari oleh saya, sering merasa seperti mereka tidak mempunyai kekuasaan supaya mempengaruhi wacana politik, dan merasa mereka tidak mempunyai suara dalam wacana politik atau politikus-politikus tidak akan mendengarkan suara mereka.

Secara resmi, politikus-politikus bertanggung jawab terhadap masyarakat, jadi orang-orang berhak untuk bertanya tentang tindak tanduk pemimpinnya. Orang-orang berbicara tentang politik di antara mereka sendiri, tetapi bagaimana orang biasa mengambil bagian dalam politik, dan membuat pendapatnya terkenal?

Satu cara adalah lewat media massa. Orang biasa bisa memakai media supaya dimuat pendapatnya.

Media masa adalah penghubung di antara pemerintah dan masyarakat. Termasuk berita televisi, koran, majalah dan radio. Mereka melaporkan berita dari pemerintah, dan menerjemahkan itu untuk masyarakat. Perkerjaan wartawan harus menyelidiki cerita dan menganalisir kebijaksaanan pemerintah untuk masyarakat. Ada masalah yang terdapat media masa menjadi berat sebelah, dan mengesampingkan terhadap kaum-kaum dalam masyarakat seperti politikus-politikus. Tetapi ada juga ruang dalam koran untuk pendapat orang biasa, terutama mahasiswa, dan surat kepada redaktur sering sangat penting mimbar yang terbuka untuk semua orang dalam masyarakat.  Media massa juga harus memuat isu-isu yang penting. Sering media melakkukan ini, dan beberapa koran atau majalah, seperti Tempo, sudah terkenal untuk diri sendiri dan menantang pemerintah. Media massa penting sekali sebagai bagian dari wacana politik, karena waktu saya bertanya pada responden tentang informasi politik, mereka semua menjawab mereka mendapat informasi tentang politik dari televisi atau koran, atau lewat media yang lain seperti internet. Biasanya debat umum terjadi lewat media massa; semua pihak dilaporkan media dan orang biasa memutuskan untuk diri sendirinya. Satu hal lain yang berkaitan dengan wacana politik dan debat umum.

Universitas-universitas mempunyai peran dalam wacana politik juga. Ada tradisi bahwa universitas adalah tempat yang mana banyak gerakan politik mulai, mahasiswa adalah golongan yang sering berada di depan merubah politik di banyak negara. Akademisi-akademisi dan mahasiswa bisa mempunyai posisi yang mempengaruhi debat umum mengenai isu-isu politik.

Mahasiswa bisa mempengaruhi golongan yang besar berisi orang yang berpendidikan dan kemungkinan besar orang yang radikal untuk dikerahkan di balik isu, di tempat yang mana politik dan gagasan-gagasan adalah yang terpenting. Juga, akedemisi-akedemisi bisa mempengaruhi debat umum karena mereka sangat dihormati untuk mempunyai pendapat yang terpelajar, dan juga mereka bisa mempengaruhi mahasiswa yang diajarnya.

Universitas juga tempat di mana debat menurus terus terjadi, misalnya ada kursus mengenai isu politik yang bersejarah, tidak hanya debat tentang isu-isu dalam media pada saat ini.

Hello world! Maret 5, 2010

Posted by Maslathif Dwi Purnomo in Uncategorized.
1 comment so far

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.